Polemik SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM Beri Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

Wali Kota Depok dengan Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2023

diharapkan bisa segera terlaksana.

3. Kepada Kemendikbud

dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kelancaran kegiatan belajar

mengajar terutama pasca ditundanya rencana relokasi.

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah sendiri, Komnas HAM merekomendasikannya kepada Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok. Adapun rekomendasinya sebagai berikut: 

1. Gubernur Jawa Barat:

Mengkoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR,

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Wali Kota

Depok untuk percepatan proses pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN Pondok

Cina 5.

2. Wali Kota Depok:

a. Relokasi yang sudah direncanakan oleh Wali Kota Depok dalam pelaksanaannya

nanti harus memastikan dan mempertimbangkan pemilihan waktu relokasi,

mengkomunikasikan dengan baik kepada Komite Sekolah, orang tua/wali murid,

Sumber: