Perry Warjiyo Terpilih Lagi Menjadi Gunernur BI Periode 2023-2028

JAKARTA, DISWAY.ID-- Perry Warjiyo akhirnya kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2023-2028 setelah Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Gubernur BI pada Senin 20 Maret 2023.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur BI ke depan.

BACA JUGA:4 Contoh Kerja Sama ASEAN di bidang Sosial Budaya dan Politik, Simak Baik-baik

“Situasi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi. Bahkan ke depan tantangan kian berat. Mulai dari perlambatan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi, tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat, hingga tekanan arus modal keluar,” ujar Puteri dalam keterangan resminya.

“Sebagai nahkoda otoritas moneter, itu yang jadi tugas bagi Gubernur BI untuk mitigasi dampak rambatan gejolak tersebut guna menjaga ketahanan perekonomian domestik,” tambahnya.

Sebagai informasi, saat ini Perry Warjiyo masih menjabat sebagai Gubernur BI dan akan berakhir pada Mei 2023. 

BACA JUGA:Harga Tiket Kebun Raya Bogor Terbaru 2023, Jam Buka, dan Lokasinya

Perry pun ditunjuk sebagai kandidat tunggal oleh Presiden RI Joko Widodo untuk kembali mengikuti fit and proper test Calon Gubernur BI Periode 2023-2028 yang dilakukan di Komisi XI DPR RI.

“BI perlu terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Karena selama ini, bauran kebijakan BI juga sangat membantu ekonomi kita cepat pulih setelah melewati titik kritis akibat krisis pandemi. Terlebih, peran BI juga semakin diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Puteri.

BACA JUGA:Begini Modus Mafia Tanah! 'Bohongi' Orang Betawi dengan Alasan Normalisasi Kali Pesanggrahan

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Golkar itu mendorong komitmen BI untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong pemerintah sebagai upaya untuk menjadi negara maju.

“Saya kira peran konkret BI untuk mendukung hilirisasi itu sangat diperlukan untuk membangun industri yang bernilai tambah tinggi. Dimana, hilirisasi tidak hanya berhenti di nikel, namun juga pada komoditas lain seperti bijih timah, tembaga, bauksit. Tak terkecuali ke sektor pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk ciptakan lapangan kerja,” papar Puteri.

Selanjutnya, Puteri juga menyoroti terkait rencana pengembangan Rupiah digital dalam proyek garuda yang dikembangkan BI. 

BACA JUGA:Hubungan Gelap Bidan Bohay dan Kades Dikira Sudah Kandas, Mantri Penyuntik Mati 'Tertipu'

Sumber: