Presiden Larang Pajabat Buka Puasa Bersama, PKS: Tidak Konsisten dan Kontraproduktif

Presiden Larang Pajabat Buka Puasa Bersama, PKS: Tidak Konsisten dan Kontraproduktif

Muhammad Iqbal selaku Juru bicara PKS menganggap kebijakan Presiden RI, Joko Widodo soal larangan pejabat buka puasa bersama tidak konsisten dan kontraproduktif. -pks-

JAKARTA, DISWAY.ID - Muhammad Iqbal selaku Juru bicara PKS menganggap kebijakan Presiden RI, Joko Widodo soal larangan pejabat buka puasa bersama tidak konsisten dan kontraproduktif. 

Muhammad Iqbal menilai, buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara. 

"Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa," ujar Muhammad Iqbal saat di konfirmasi, Jumat, 24 Maret 2023.

BACA JUGA:Korea Utara Uji Coba Drone Bersenjata Nuklir, Bisa Bikin Tsunami Radioaktif

BACA JUGA:Resep Membuat Es Jelly Drink Segar, Serius Enak Banget Pas Buat Berbuka Puasa

"Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama," lanjutnya. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan covid-19. 

Hal ini, menurut Muhammad Iqbal sangat berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini yang mana masjid-masjid sudah ramai, begitu pula dengan serta konser yang juga sudah ramai dan di perbolehkan. 

BACA JUGA:Sholat Dhuha Tanpa Bacaan Surat Ad-Duha, Tetap Sah? UAS: Hukumnya Adalah...

BACA JUGA:'Pak Ogah' Ditangkap Polisi Gegara Bogem Anggota TNI AL di Cilandak, Begini Kronologinya

Sedangkan menurut Iqbal, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada ASN dan pemerintah karena dapat membangun silaturahim, kebersamaan, ceramah agama serta kepedulian dengan memberikan santunan. 

"Ceramah Ramadan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan, apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat mereka mendapat wejangan dan tausiyah" jelas Iqbal. 

"Jangan sampai kebijakan ini dianggap diskriminatif, karena ummat beragama lain bebas melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama," sambungnya. 

BACA JUGA:Mudik Lebaran 2023 Bebas Calo Tiket, KAI: Nama Penumpang Harus Sesuai Pada Tiket

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: