Jokowi Dianggap Ikut Campur Proses Pencapresan 6 Parpol, PDIP Merespons: Tak Ada yang Salah dengan Tindakannya

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantah terkait kabar Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap ikut camput terkait pencapresan. 

Justru Hasto Kristianyanto menilai, tidak ada yang salah dengan tindakan Jokowi terhadap 6 ketua umum partai parlemen pendukung pemerintah.

Menurut Hasto Kristiyanto, tindakan Joko Widodo yang memenaggil 6 ketua umum partai politik tersebut tidak bisa dianggap sebagai ikut campur dalam urusan pencapresan.

BACA JUGA:Isi Petisi Aksi Janur Kuning, Tuntut Pembayaran BUMN PT Istaka Karya, 'Jangan Manfaatkan Hukum Kepailitan!'

Namun, Hasto menjelaskan bahwa tindakan Joko Widodo tersebut merupakan proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Bahkan menurutnya, pada pertemuan tersebut, Joko Widodo sebenarnya berdialog soal tantangan bangsa ke masa mendatang.

"Yang disampaikan presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi," ujar Hasto Kristiyanto.

"Tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," sambungnya.

BACA JUGA:Sindikat Curanmor Lampung Gunakan Uang Hasil Jual Sepeda Motor Curian untuk Beli Sabu

Lebih lanjut, Hasto pun mengatakan, sikap Joko Widodo tidak sedikitpun menyinggung tentang politik praktis selama pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu.

"Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan," ucap Hasto.

"Ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan," lanjutnya.

Sebelumnya, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sempat mengundang para petinggi partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Mei 2023 lalu.

BACA JUGA:Begini Cara Mencari Siaran TV Digital Secara Otomatis dan Manual, Mudah Banget!

Sumber: