BKKBN Umumkan Data Hidup Untuk Atasi Stunting, Kemiskinan dan Sosial Ekonomi

JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengumumkan data lengkap, akurat, dan terbarui untuk mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. Dia berharap data yang dimilikinya itu bisa menjadi data hidup, artinya bisa membuat siapa pun yang membacanya merasa gembira, khawatir, dan cemas.

BACA JUGA:Tekan Angka Stunting, BKKBN Terus Lakukan Pemutakhiran Data Keluarga

“Kami berharap data itu menjadi hidup, karena data (hasil) Pendataan Keluarga ini kalau tidak hidup maka data tidak ada artinya," ujar Hasto Wardoyo pada Forum Data Keluarga Nasional: Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi, Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.

"Data yang hidup itu data yang bisa menakutkan, bisa menggembirakan, mengkhawatirkan, dan mencemaskan. Kalau data tidak pernah membuat Anda gembira, tidak pernah membuat Anda itu cemas, tidak pernah membuat Anda itu khawatir, berarti data itu tidak hidup,” sambungnya.

BACA JUGA:BKKBN Sebut Jumlah Keluarga Berisiko Stunting 2023 Turun Signifikan

Dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023, BKKBN menemukan jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia pada semester pertama dan kedua tahun 2023 menurun sebesar 1,77 juta keluarga. 

Sedangkan jumlah entitas keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 (KK/kepala keluarga). 

Pada 1 September 2023 hingga 31 Oktober 2023, BKKBN melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Jumlah keluarga berisiko stunting tahun 2023 semester pertama sebanyak 13.123.4182 dan semester kedua berjumlah 11.349.212 keluarga.

BACA JUGA:Pola Asuh Orang Tua Penting Untuk Cegah Stunting

Melihat data tersebut, Hasto Wardoyo pun mengatakan bahwa saat ini Indonesia harus bisa mengingatkan kualitas SDM nya, apalagi akan memasuki bonus demografi tahun 2030.

“Memasuki bonus demografi terutama tahun 2030, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas SDM, sehingga data pada Pendataan Keluarga ini harus dipakai menjadi data yang hidup untuk kemudian bisa membuat perencanaan, termasuk pemberian intervensi,” jelasnya.

Dari hasil pemutakhiran PK 2023 ini, indikator kinerja utama BKKBN tahun 2023 menunjukkan progres yang positif. 

Meskipun terdapat beberapa indikator yang masih harus dikejar, prevalensi pemakaian kontrasepsi modern sekarang mencapai 60,4 persen, Hasto menekankan pentingnya menyatukan visi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai zero angka kematian ibu dan zero angka kematian bayi.

Sumber: