SDM Jadi Tantangan Implementasi Satu Data Indonesia

"Betul-betul harus punya budaya merencanakan dan melakukan berbasis pada data,” jelas Harya.

BACA JUGA:Implementasikan Program Gibran Terhadap UMKM, Relawan KAMI Gelar Garage Sale Kebayoran

BACA JUGA:Respons Kapolri Terkait Firli Bahuri yang Tak Kunjung Ditahan: Penyidik Punya Alasan Subjektif

Akan tetapi, Harya mendukung adanya Pusat Data Nasional yang tengah saat ini sedang berjalan, mengingat program yang diusung pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia dan diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih data dan informasi, baik di pusat maupun daerah. 

“Sangat bagus tapi memang masih ada tantangan, karena datanya masih tersebar. Tantangan utama memang saya harus sampaikan tidak mudah memindahkan satu sistem ke sistem lain. Tapi paralel terus dilakukan. Karena proses migrasi itu pasti ada proses penyesuaian,” kata dia.

Pada acara, turut hadir Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI).

Pada kesempatan tersebut, Riant berharap pembangunan PDN  bisa menjadi motor pengintegrasian data lintas sektor, sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, baik fisik maupun digital. 

BACA JUGA:Proses Pencarian Korban Pendaki Gunung Marapi Sempat Dihentikan Akibat Erupsi Susulan, Sore Ini Kembali Dilanjutkan

BACA JUGA:Program Hero x FoodCycle Farm, Siap Wujudkan Sistem Pangan Sirkular

Menurut Riant, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam melindungi masyarakat dalam era digital saat ini adalah membentuk peraturan Undang-Undang Kerahasian Data Negara. 

“PDN bukan hanya masalah komputer dan server saja, tapi juga kita harus pikirkan Ini masalah geopolitik, geostrategis, karena ini masalah hidup mati negara. SPBE harus berhasil. Jadi kita harus dukung dan nomor satu yang urus harus Kominfo,” ujarnya.

Sumber: