Warga Pulau Jawa Nilai Dinasti Politik Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia

BACA JUGA:Ribuan Personel Polisi Dikerahkan Jelang Debat Pemilu 2024

"Sementara kampanye pilpres banyak didominasi oleh politik gimmick seperti joget gemoy yang tidak menampilkan substansi politik sama sekali," tambahnya.

Kemudian, dari hasil survei tersebut juga memperlihatkan banyaknya pemilih yang masih mudah berubah atau swing voter, yaitu sebesar 44 persen dan undecided voter sebesar 8,7 persen. 

Tentunya dengan melihat angka tersebut, kata Airlangga, bisa dipastikan publik masih tidak puas dengan kampanye pilpres yang disuguhkan saat ini.

Selanjutnya, terkait dengan tingginya kekhawatiran terhadap bahaya politik dinasti di masa depan yang menacapai 60 persen tersebut merupakan corak kekuasaan negara dibangun berdasarkan atas model dinasti.

BACA JUGA:Massa Gertak Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi e-KTP

BACA JUGA:Heboh Pernikahan Sesama Jenis di Desa Pakuon, Bupati Kabupaten Cianjur Bilang Begini

Tentunya ini sejalan dengan penolakan terhadap Presiden Joko Widodo yang ingin membangun politik dinasti yang mana sebanyak 72 persen memperlihatkan pemahaman bahwa telah terjadi persoalan etis dan pencederaan demokrasi, problemnya adalah bagaimana membangun kekhawatiran terhadap problem pelemahan demokrasi ini menjadi bagian kesadaran kritis masyarakat sipil. 

Apalagi ditambah dengan kekhawatiran publik atas intervensi aparat negara sebesar 47 persen yang dianggap dapat menciderai pemilu yang jujur dan adil serta membajak jaminan atas jaminan hak politik rakyat.

Sebagai informasi, survei bertema 'Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa' ini dilakukan secara tatap muka di Pulau Jawa dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. 

Adapun jumlah sampel dari survei tersebut, yaitu sebanyak 1200 responden, dengan margin of error (MoE) kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber: