Komite Gerak Bareng Gelar Diskusi Bersama Sejumlah Pakar dan Aktivis, Kecam Dinasti Politik dan KKN di Indonesia
Diskusi Komite Gerak Bareng bertajuk Political Economic Outlook 2024 yang diisi sejumlah relawan capres-cawapres, pakar ekonomi hingga aktivis HAM-Dok. Relawan Progresif-
JAKARTA, DISWAY.ID - Komite Gerak Bareng menyelenggarakan diskusi "Political Economic Outlook 2024" di Tebet, Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024 kemarin.
Acara ini dihadiri sejumlah pakar ekonomi dan aktivis HAM yakni Eep Saefullah Fattah (CEO Polmark), Haris Azhar (aktivis HAM), Faisal Basri (pengamat ekonomi), dan Hadi R Purnomo (Direktur LP3ES), dipandu oleh influencer Dina Albens.
BACA JUGA:Relawan Anies dan Ganjar Beralih Ke Prabowo, TKN Makin Yakin Menang Pemilu Satu Putaran
BACA JUGA:Relawan Ganjar dan Anies Dikabarkan Siap Deklarasi Bersama dalam Forum Diskusi, Nih Buktinya!
Komite Gerak Bareng diinisiasi oleh tiga kelompok relawan dari berbagai afiliasi politik, termasuk para relawan dari paslon capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan 3.
Adapun kelompok inisiator itu terdiri dari Relawan IndonesiAnies (pendukung Anies Baswedan), Relawan Progresif (pendukung Ganjar), dan Jaga Demokrasi, sebuah koalisi masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa di Jabodetabek.
Ilham Akbar dari Komite Gerak Bareng menyatakan tujuan diskusi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa demokrasi serta reformasi tetap berada di jalur yang benar.
BACA JUGA:Megawati Semprot Sikap TNI, Tak Terima Relawan Ganjar di Boyolali Bonyok Dipukuli: Kok, Enak Men Yo!
“Kami menyadari ada situasi yang sedang tidak baik baik saja dan ikhtiar kami ini ikhtiar kecil untuk menyalakan lilin kesadaran walaupun nyalanya kecil untuk menyala di hati kita agar terus setia memperjuangkan apa yang kita sebut cita cita reformasi, bahwa hari ini penyelenggaraan dari relawan 1, 2 dan 3 ada yang lebih penting dari memenangkan capres kita tapi untuk memastikan bahwa demokrasi dan reformasi tetap on the track,” jelas Ilham, Senin 15 Januari 2024.
Dalam sesi diskusi, Faisal Basri mengkritik keras pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggapnya melanggengkan politik dinasti dan korupsi.
Faisal menyoroti dampak negatif kebijakan ekonomi pemerintah selama ini, terutama mengenai tingginya utang negara yang akhir 2023 sudah mencapai Rp8.000 triliun
BACA JUGA:Relawan ANIES Berkumpul, Bahas Soal Elektabilitas Anies Baswedan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
