Komite Gerak Bareng Gelar Diskusi Bersama Sejumlah Pakar dan Aktivis, Kecam Dinasti Politik dan KKN di Indonesia

BACA JUGA:Hasto Sebut Prabowo Unggul Karena Emosi dan Intimidasi, TKN: Pihak Mereka yang Sedang Emosi

Eep menyebut data tersebut terekam dalam survei terakhir mereka di 32 provinsi pada November 2023. Ia menyebut per provinsi ada 1.200 responden.

"Ada kecenderungan suara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan karena dijadikan sasaran hantaman elektoral 02. Sementara Anis-Muhaimin naik perlahan," imbuh Eep

Sementara aktivis HAM Haris Azhar menambahkan pentingnya memperhatikan janji keadilan yang belum terpenuhi oleh pemerintahan Jokowi. 

Haris banyak menyoroti praktik-praktik politik sepihak yang menyebabkan industri yang merugikan.

BACA JUGA:Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Pandjaitan

BACA JUGA:Divonis Bebas dari Kasus Pencemaran Nama Baik Lord Luhut, Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akan Dipulihkan

“Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang dijanjikan keadilan oleh Jokowi waktu terpilih sebagai presiden tapi tidak dipenuhi bahkan menambah masalah baru. Ada banyak praktik politik dan praktik industrial yang terus mengandalkan kebijakan negara,”katanya.

Mantan terdakwa yang divonis bebas dalam kasus Lord Luhut ini menjelaskan, dampak buruk praktik bernegara yang dilakukan pemerintahan Jokowi tak boleh berlanjut. 

Sebab, banyak regulasi yang sengaja dibuat dan ditabrak untuk melanggengkan kekuasaan semata. 

”Artinya praktik buruk bernegara yang berlindung dari regulasi akan terus dilakukan dan energi masyarakat untuk melawan atau terhindari dari dampak buruk untuk terhindari dari prakter regulasi itu juga rendah. Penting bagi kita semua bagaimana 1 dan 3 ini signifikan dan advokasinya dengan perbaikan situasi (HAM), ” pungkasnya.

Sumber: