Tugas Berat Menanti AHY di Kementerian ATR/BPN, Selesaikan Sengkarut PTSL dan Gebuk Mafia Tanah yang Masih Gentayangan

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto berpesan kepada  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk fokus dalam misi memberantas mafia tanah.

Hal itu ia sampaikan pada AHAY saat serah terima jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara.

BACA JUGA:AHY Akui Penunjukkannya Serba Mendadak, Dipanggil Jokowi Hingga Diminta Jadi Menteri

BACA JUGA:Jokowi Tantang AHY Selesaikan 3 Masalah Agraria, Menteri ATR: Mudah-mudahan Tuntas

"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama, gebuk mafia tanah, nggak usah takut," kata Hadi kepada AHY di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu 21 Februari 2024

Menurut mantan Panglima TNI itu, salah satu cara untuk memberantas mafia tanah adalah dengan sertifikasi tanah agar pemiliknya jelas dan tidak bisa diganggu gugat. Sebab, di Kementerian ATR/BPN terdapat program sertifikasi tanah tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Selain itu ada beberapa tugas yang harus dilanjutkan oleh AHY usai menjabat Menteri ATR/BPN. Diantaranya adalah target 120 Kota/Kabupaten melanjutkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada 2024.

BACA JUGA:Momen AHY Hormat Kepada Jokowi-Prabowo Usai Dilantik Jadi Menteri ATR

BACA JUGA:Buat yang Ketinggalan Momen Pelantikan Mas AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Tonton di Link Streaming dari YouTube Sekretariat Presiden

Selanjutnya, menyelesaikan program PTSL 120 juta bidang tanah telah terdaftar. Lalu revisi PP 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading.

"Kemudian berikutnya adalah pengadaan bank tanah juga harus segera dilanjutkan untuk mencapai target. Karena untuk kepentingan investasi, juga untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan sejumlah tantangan yang bakal dihadapi AHY di ATR/BPN ke depan. Pertama Jokowi berharap AHY bisa mendorong penyelesaikan sertifikat tanah berbasis elektronik.

"Pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ujar Jokowi kepada wartawan ditemani sang Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) itu, Rabu, 21 Februari 2024.

BACA JUGA:Jokowi Resmi Lantik AHY, Ini Daftar Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Sumber: