Wakil Menteri Dinilai Tidak Efektif Bagi Pemerintahan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Keberadaan wakil menteri dinilai tidak efektif dan menjadi masalah dalam pemerintahan.

Penilaian demikian disampaikan Pengamat Politik Citra Institute Efriza.

Dinilai tidak efektif dan menjadi masalah, sebab sejumlah wamen yang ada pada saat ini hanya membawa kesia-siaan.

BACA JUGA:Oke Gas! Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025

BACA JUGA:Surya Paloh dan Anies Ucapkan Selamat AHY Jadi Menteri ATR/BPN/BPN

"Pembagian jatah kursi di Indonesia itu akhirnya selalu banyak, dan itu pula yang saya rasa bukan hanya menteri, menteri bisa jadi mereka tetap teguh pada 34 kementerian, tapi wamennya ini yang jadi masalah," ujarnya saat diwawancarai Disway.id (23/2).

"Wamen 15 itu tidak efektif, dan waktu itu malah pak Jokowi sempat masih ada 10 wamen yang kosong, dan itu artinya kesia-siaan," imbuhnya.

Menurutnya, sudah saatnya kursi menteri di era Prabowo-Gibran nanti diisi oleh orang-orang yang profesional dan mumpuni di bidangnya, bukan diambil dari ketua umum partai.

"Ini harus jadi catatan dan paling penting, jangan ambil ketum partai, dia harus bisa untuk memposisikan orang-orang yang benar-benar tepat dan bisa untuk menjalankan itu dengan baik," tandasnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu memberikan contoh soal ketum partai yang dijadikan menteri di era Joko Widodo. Salah satunya ketua umum PAN, Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai menteri perdagangan.

BACA JUGA:Dikabarkan Bakal Bertemu Megawati, Surya Paloh: Komunikasi Saya dengan Mega Dinanti Masyarakat

BACA JUGA:Soal Hak Angket, Anies Pasrah ke Partai Pengusung

Ia menilai, kepemimpinan ketum PAN sebagai menteri perdangan membuat situasi menjadi carut-marut.

"Carut marut, beras hilang," imbuhnya.

Sumber: