Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Jadi Polemik, Standar Miskin Terlalu Kaku

"Dampak ekonomi dari Covid itu kan masih menerpa masyarakat khussnya orang yang tidak mampu. Kenapa ini diterapkan begitu kaku? Saya pikir Pak Pj Gubenur harus turun tangan, dia harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan laporan dari bawahan aja," paparnya.

Jhonny juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa.

Dia menegaskan bahwa kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.

"Yang kedua, kita kan katanya mau menuju Indonesia Emas bonus demografi, nah padahal salah satu keunggulan untuk bisa mencapai itu ya bagaimana SDM harus lebih ditingkatkan, melalui pendidikan," katanya.

"Nah pemerintah nggak boleh lepas tangan dengan pendidikan anak anak, tidak boleh karena kemiskinan orang tua kita terampas masa depan anak anak untuk mencapai pendidikan tinggi," sambungnya.

Sementara itu, dalam upaya menyelesaikan kontroversi ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana untuk menggelar rapat pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik). 

BACA JUGA:Heboh Penerima KJMU-KJP Plus Kaget Kepesertaan Dicabut Mendadak, Mahasiswa UNJ: Abah, Kami Gak Bisa Kuliah!

Rapat tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan minggu depan untuk mendengarkan berbagai pandangan terkait masalah ini.

"Kami dari Komisi E minggu depan akan mengadakan rapat pertemuan, rapat dengar pendapat dengan Disdik, kami dengarkan nanti duduk masalah seperti apa," tegasnya.

Kendati begitu, sebelum dengar pendapat, Jhonny menyebut tidak pas jika mencabut orang yang sudah dapat KJMU tiba tiba diterapkan. 

"Seandainya pun ada aturan baru, itu diterapkan di pendaftar baru, kalau mau mengatur supaya orang yang dapat KJMU adalah orang yang layak, tapi jangan kita terapkan dengan orang yang sudah eksisting sekarang ini," pungkas Jhonny.

(Fajar Ilman)

 

Sumber: