Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Jadi Polemik, Standar Miskin Terlalu Kaku

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjadi sorotan terkait isu dicabutnya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk pendidikan tinggi.

Isu ini menjadi pembahasan politik di gedung DPRD DKI Jakarta. 

Pemprov DKI Jakarta disebut telah secara sepihak menghentikan program tersebut. 

Kabar ini menimbulkan gelombang diskusi di media sosial, dengan banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut.

BACA JUGA:Rektor Tersandung Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Mahasiswa UP Unjuk Rasa

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, memberikan tanggapannya. 

Dia menyoroti kebijakan pemprov yang dinilainya terlalu kaku terkait penilaian tingkat standar kemiskinan orangtua mahasiswa penerima KJMU.

"Memang mahasiswa juga sudah banyak menyampaikan kepada kami anggota DPRD, saya pikir pemprov seharusnya tidak menetapkan begitu ketatnya persoalan kemiskinan orangtua murid ini dengan membuat Desil, Desil 0-10, dan kebetulan juga banyak hasil dari bawah itu juga enggak bener, tingkat Desilnya itu," ujar Simanjuntak kepada wartawan, Rabu 6 Maret 2024.

Dia juga menambahkan, data yang tidak valid menjadi masalah dalam program ini.

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya tidak mampu dianggap mampu yang mengakibatkan tidak dapat KJMU.

"Mereka yang tidak mampu malah dianggap mampu, tingkat kemiskinan seperti ini. Memang mungkin disdik mendapat data itu dari mereka seperti user, tapi saya pikir mulailah kita, pemprov harus punya sense of crisis lah," jelasnya.

Jhonny menyoroti urgensi penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 terhadap masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. 

BACA JUGA:Asyik! Kampus Albert Einstein College Gratiskan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Sumber: