Kasus Balita Keracunan Makanan di Sulbar, BKKBN Minta Kawal Program PMT

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda), mengawal dengan baik program pemberian makan tambahan (PMT) dengan baik.

Hal ini buntut dilaporkannya sebanyak 42 balita mengalami keracunan PMT, untuk program percepatan penurunan stunting.

"Tim percepatan penurunan stunting harus mengawal dengan baik, makanan kalau perlu harus diuji coba," tutur Hasto.

BACA JUGA:Menteri Perhubungan: Setiap Armada Bus Harus Rutin Lakukan Ramp Check

BACA JUGA:Erick Thohir Targetkan BIH Tarik Pasien Mancanegara, Jadikan RS Unggulan di Indonesia

Selain itu, pemerintah daerah harus melibatkan ahli gizi dalam merencanakan dan mempersiapkan PMT.

"Saran saya, di daerah harus ada ahli gizi, di kecamatan harus ada ahli gizi," tutur Hasto di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.

Menurutnya, kejadian keracunan ini merupakan satu dari sekian ribu kegiatan yang perlu diwaspadai.

Terlebih, pemda saat ini tengah gencar melakukan upaya percepatan penurunan stunting.

"Pemerintah daerah sedang semangat untuk mempercepat penurunan stunting, kemudian menganggarkan untuk membeli makanan," ujarnya.

BACA JUGA:Indonesia Dorong Kolaborasi dalam Perkuat Ketahanan Pangan Lewat IDMA Exhibition

BACA JUGA:Kembangkan Kompetensi Ketenagakerjaan, Kemenaker Ajak 3 Lembaga Internasional Ini

Ia pun menekankan pentingnyaa berkonsultasi dengan ahli gizi setempat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak aman dan bernutrisi.

Pemberian makanan tambahan ini merupakan salah satu program untuk mempercepat penurunan stunting.

Sumber: