UKT Naik, DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN

JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mencecar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal penggunaan anggaran 20 persen dari total APBN Indonesia sebesar Rp3.325,12 triliun. 

Hal itu ia tanyakan usai mendapat keluhan dari sejumlah mahasiswa yang mengeluhkan biaya UKT.

"Kami di DPR telah audiensi dengan perwakilan BEM, mahasiswa, lalu perguruan tinggi. Jadi isu ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada solusi konkret," kata Dede, saat rapat kerja bersama Nadiem, membahas UKT, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 21 Mei 2024.

BACA JUGA:Seniornya Egianus Kagoya Ditangkap, Nyungsep Saat Mengendarai Sepeda Motor di Paniai-Papua

BACA JUGA:Jasad Presiden Iran Terbakar dan Tak Bisa Dikenali, Pasukan Komando Iran Ambil Alih Evakuasi

Ia pun bertanya soal penggunaan 20 persen anggaran pendidikan tersebut.

"Seandainya APBN kita di angka mungkin Rp3300 Triliun, artinya kalau 20 persennya itu mustinya (anggaran pendidikan) di angka Rp665 Triliun. Itulah yang selalu ditanya, kemana saja anggaran Pendidikan ini,” ujar Dede.

Dia juga mengulas kembali biaya yang dikeluarkan negara, untuk apa saja di dalam Kemendikbud Ristek.

"Kami coba mereview, kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di kemendikbud hanya berkisar di Rp98 triliun, itu pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru Rp81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan, ke mana anggaran Rp665 triliun itu?" paparnya.

BACA JUGA:Bayer Leverkusen Tak Terkalahkan Cari Trofi Kedua di Final Liga Europa Vs Atalanta, Kamis Malam

BACA JUGA:Jelang Olimpiade Paris 2024, Atlet Balap Sepeda Indonesia Akan TC di 2 Negara Ini

Menanggapi hal tersebut, Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang diterima dan dikelola oleh Kementerian yang dipimpinnya itu pada tahun 2024 ini hanya 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ada, atau sekitar 98,9 Triliun. 

Di mana dari jumlah tersebut sebanyak 52 persennya digunakan untuk anggaran pendidikan (transfer daerah), dan 33 persen tersebar di Kementerian Agama, kementerian/ Lembaga, dan kementerian keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan, serta anggaran pendidikan non K/L.

Sumber: