Protes Bahlil Dijawab Santai oleh Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI: Suara Kencangnya Harusnya di Rapat Kabinet Bukan di Sini

Protes Bahlil Dijawab Santai oleh Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI: Suara Kencangnya Harusnya di Rapat Kabinet Bukan di Sini

Bahlil dalama rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI meminta agar dewan dapat memanggil Menteri Keuangan dan Bapenas untuk menjelaskan naiknya target dan turunnya anggaran Kementerian Investasi.-tangkapan layar youtube@tnpparlemen-

JAKARTA, DISWAY.ID – Dalam sesi Komisi VI DPR RI rakapt kerja dengan Menteri Investasi – Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia melayangkan protesnya.

Namun protes Bahlil dijawab santai oleh Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang mengatakan suara kencangnya harusnya di rapat kabinet dan bukan saat rapat dengan Komisi.

Bahlil protes anggaran diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih, namun target 2025 dinaikan menjadi Rp1.850 triliun.

BACA JUGA:Pepesan Kosong Ancaman Egianus Kagoya, 2 Bulan Sudah Batas Waktu untuk Philip Mark Mehrtens

BACA JUGA:Rumah Hasil dari Tabungan Perumahan Rakyat Berlokasi di luar Jabodetabek, Begini Kata Komisioner BP Tapera

Menurut pada 2023 lalu target Kementerian Investasi mencapai Rp1.400 triliun rupiah dengan anggaran Rp1.2 triliun.

Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi Indonesia mengungkapkan jika dirinya binggung dengan kondisi ini.

Bahkan karena hal tersebut, Bahlil meminta agar dewan dapat memanggil Menteri Keuangan dan Bapenas untuk menjelaskan hal tersebut.

BACA JUGA:Antisipasi Tawuran di Rel Tanjung Priok Kembali Pecah, Polisi Giatkan Patroli Gabungan

BACA JUGA:Elektabilitas Ridwan Kamil Menguat di Jabar dan Jakarta, Golkar DKI Tegaskan Hal Ini

Atas dasar anggaran yang ada, Bahlil mengatakan jika dirinya menurunkan RKP menjadi Rp800 miliar.

“Jadi saya ingin mengatakan bahwa RKP yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Bapenas tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan," tegas Bahlil.

Bahlil juga mengajak anggota Dewan untuk merefisi RKP yang tadinya 1.850 triliun menjadi Rp800 miliar.

Bahlil juga menyinggung bahwa anggaran itu lebih kecil dari anggaran Camat di Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: