KPK Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pelaksanaan PPDB

BACA JUGA:Hasil Euro 2024 Grup B: Kroasia Menangis, Italia Lolos 16 Besar!

BACA JUGA:Hasil Euro 2024 Grup B: Spanyol Raih Tiga Kemenangan Beruntun Tanpa Pernah Kebobolan, Albania Jadi Korbannya

Sehingga bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara disarankan untuk menolak Gratifikasi pada kesempatan pertama.

Jika tidak bisa menolak maka bisa melaporkan barang yang diterimanya tersebut melalui:- https://gol.kpk.go.id/- e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id- ataupun datang langsung.

Budi menjelaskan, proses pelaksanaan PPDB dari pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk menghindari benturan kepentingan.

"Untuk itu kepala daerah melalui peran inspektorat harus mengambil peran lebih aktif guna meningkatkan pegawasan penyelenggaraan PPDB," kata Budi.

BACA JUGA:Warga Tangsel Geger, Seorang Pria Ditemukan Tewas Dalam Mobil Depan Minimarket

BACA JUGA:Nasihat Murid

Budi menjelaskan, perlu ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di sektor Pendidikan dan masyarakat untuk menciptakan dunia Pendidikan kita tidak tergores praktik-praktik korupsi.

Surat Edaran nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB ini dapat diunduh melalui tautan https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lainnya/3434-surat-edaran-terkait-pencegahan-korupsi-dan-pengendalian-gratifikasi-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru-2024.

"Masyarakat dapat mencari tahu informasi lebih lanjut dan berdiskusi tentang gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB pada laman jaga.id," tutup Budi.

Sumber: