Sistem Digital Berlaku di 246 Pelabuhan, Biaya Transportasi Lebih Transparan dan Murah

JAKARTA, DISWAY.ID - Digitalisasi juga diterapkan di pelabuhan di Indonesia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. 

Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal. 

Pada aksi 2022-2023 upaya tersebut diantaranya menerapkan digitalisasi di 14 pelabuhan utama, dan di 2023-2024, digitalisasi pelabuhan ini telah meluas ke total 246 pelabuhan. 

BACA JUGA:Pelindo Bertransformasi Tingkatkan Layanan di Sektor Pelabuhan Non-Peti Kemas

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan dari 246 itu, 46 di antaranya adalah pelabuhan prioritas nasional dalam transaksi ekspor dan impor yang mencakup coverage nasional. 

"National Logistic Ecosystem (NLE) juga telah diterapkan di lebih dari 2000 terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Hasilnya, proses layanan pelabuhan menjadi lebih cepat dan lebih murah," ungkap Pahala dikutip pada Rabu, 3 Juli 2024 di Gedung Merah Putih KPK. 

BACA JUGA:Isak Tangis Iringi Sertijab Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Panjiyoga Diadang Palang Pintu

Pahala mengatakan penerapan NLE juga meluas di 6 pelabuhan udara yaitu Bandara Internasional Kualanamu Medan, Soekarno–Hatta Tangerang, Juanda Sidoarjo, Ngurah Rai Denpasar, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Hasanuddin Makassar yang mencakup 96 persen kegiatan ekspor dan impor secara nasional. 

Menurut Pahala, capaian tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik secara nasional yang mengalami penurunan dari 24 persen menjadi 14,29 persen berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bappenas. 

BACA JUGA:Cek Harga Tiket Kapal KM Kelud Lewat Pelabuhan Belawan Juli 2024, Lengkap dengan Rute dan Jadwalnya!

Lebih lanjut, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia menyebutkan, banyaknya kegiatan di pelabuhan melibatkan 18 Kementerian atau Lembaga, sehingga digitalisasi penting dilakukan dalam tata kelola pelabuhan. 

Menurut Oza, lembaga yang dipimpinnya berperan mengelola integrasi sistem antar kementerian dan lembaga terkait proses ekspor, impor dan logistik. 

BACA JUGA:Pembangunan Pelabuhan Patimban dan MRT Wujud Kerjasama Indonesia dengan Transportasi ASEAN-Jepang

Sumber: