Banyak Kasus Terjadi di BPK RI, KPK Diminta Panggil Isma Yatun

BACA JUGA:KPK Fasilitasi Pemeriksaan BPK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, SYL jadi Saksi

Aliran dana kepada oknum BPK juga terkuak dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada pemberian uang dan pengkondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahkan, KPK menyatakan, satu orang dari BPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, identitasnya belum diungkap ke publik.

Lebih lanjut, kasus yang menerpa BPK sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi KPK yang mengungkapkan bahwa ada aliran uang sebesar Rp 1,1 miliar yang berasal dari dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Auditor BPK RI, Robertus Kresnawan.

BACA JUGA:SYL Hadir di KPK, Kuasa Hukum: Coba Tanyakan Langsung ke BPKRI

Sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) suap pun banyak tercatat melibatkan pegawai BPK. Diantaranya OTT suap bupati Sorong yang menyeret nama Anggota VI BPK Pius Lustrilanang, serta kasus OTT suap bupati Bogor Kasub Auditorat jabar III Anthon Merdiansyah dan Hendra Arko Mulawan selaku ketua tim audit interim Kabupaten Bogor, dan yang lainnya.

Selain itu, terdapat juga kasus suap Kabupaten Meranti yang menyeret  seorang Auditor BPK Riau, Fahmi Aressa ke meja hijau serta dinyatakan terbukti menerima suap Rp1 miliar dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Pada tahun 2022, KPK telah menahan sejumlah nama perwakilan BPK provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2020.

Mereka adalah Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara atau Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sonny (AS) dan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM).

Terakhir adalah dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit.

BACA JUGA:Erick Thohir: Kejagung, BPKP dan BUMN Pastikan Keberlanjutan Bersih-Bersih BUMN

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan soal adanya kabar penyelidikan kasus yang melibatkan anggota DPR dan BPK tersebut.

Pihaknya pun menegaskan akan menyampaikan informasi perkembangan kasus ini ke publik.

"Terkait dengan peran anggota BPK di dalam beberapa perkara, ini masih lidik. Pak AS (anggota BPK) dan HG ini di Komisi XI masih dalam lidik," ujar Asep kepada awak media, Kamis 4 Juli 2024.

Sumber: