Pj Gubernur Heru Budi Lantik 71 ASN: Pahami Tupoksi

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, melantik 71 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan IV, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Juli 2024.

Para ASN tersebut mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Ketua Subkelompok di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam arahannya, Heru Budi menegaskan, seluruh pejabat harus mamahami tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan posisi yang diamanatkan.

BACA JUGA:Sepeda Listrik Timbulkan Banyak Kecelakaan pada Anak-anak, Pengamat: Penjual Wajib Edukasi Pembeli

BACA JUGA:Usung Jusuf Hamka Bukan Ahmed Zaki, Golkar DKI Jakarta Dukung Keputusan DPP

Sehingga, kata Heru, semakin meningkatkan efisiensi kinerja ASN dan meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya minta semua ASN dapat memahami tupoksi masing-masing, sehingga dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dengan baik. Ketika diminta pertanggungjawaban pun, dapat menjelaskan dengan baik semua program-program kerja yang ada," jelas Heru.

Dengan pemahaman tupoksi yang baik, lanjut Heru, akan membuat ASN dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak terjadi saling tumpang tindih.

Sehingga selaras dengan tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Hasilnya pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak berhenti disitu, para pejabat yang baru dilantik juga diharapkan mampu bekerja sama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

BACA JUGA:Operasi Patuh Jaya di Tangsel Berakhir, Ribuan Pengendara Terjaring Pelanggaran

BACA JUGA:KPU DKI Jakarta Beri Kesempatan Pasangan Calon Perbaiki Dokumen Persyaratan

"Dengan tetap bekerja menjaga kredibilitas, integritas dan profesionalitas, harapannya ke depan pembangunan Kota Jakarta sebagai kota global dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan,"  tambahnya.

Orang nomor satu di Jakarta saat ini mengatakan, monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Sumber: