Pemprov DKI Tujuh Kali Raih WTP, Pj. Gubernur Heru Berkomitmen Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah

BACA JUGA:PSI Usul Agar Pemprov DKI Cabut Dana Bansos Bagi Pelaku Tawuran di Jakarta

BACA JUGA:Tak Berhenti di Pesanggrahan, Pemprov DKI Bakal Keliling Jakarta Terkait Program Sembako Murah

"Eksekutif berupaya memastikan ketersediaan stok pangan bersubsidi yang berkualitas di semua lokasi dalam jumlah yang cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui aplikasi untuk pengendalian dan pengawasan pelayanan," tuturnya.

Berkaitan dengan pendataan dan layanan program bantuan sosial KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), telah dilakukan verifikasi terhadap pendaftar berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahap pertama tahun 2023, sebanyak 674.599 penerima mendapat bantuan KJP Plus dan 15.153 penerima mendapat bantuan KJMU. Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima.

BACA JUGA:PDN Diserang Ransomware, Pj Heru Budi: Milik Pemprov DKI Sementara Ini...

BACA JUGA:Dorong Kesetaraan Gender, Heru Budi: 57,58 Persen Pegawai Pemprov DKI Jakarta Perempuan

Atas pencapaian itu, Pj. Gubernur Heru berharap agar P2APBD Tahun Anggaran 2023 dapat segera disahkan, sehingga bisa berlanjut ke pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. 

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama mitra kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta. 

Penguatan kerja sama dan sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran," tutupnya.

Impelentasi Good Governance and Clean Government

Menanggapi perolehan predikat opini WTP tersebut, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty menyatakan, pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta era Pj. Gubernur Heru Budi Hartono lebih bijak, transparan, dan akuntabel.

Kerena itu, Wita yang merupakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, agar dipergunakan secara efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. 

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Hidup Perkotaan, Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Telah Tanam 287 Ribu Pohon

BACA JUGA:Walikota Jakpus Apresiasi Pemprov DKI dalam Kegiatan Sembako Murah di Tanah Tinggi

Sumber: