Komentar PDIP Saat PPP dan Perindo Gabung KIM, Hasto: Ga Masalah yang Penting Pendukungnya Gabung PDIP!

Komentar PDIP Saat PPP dan Perindo Gabung KIM, Hasto: Ga Masalah yang Penting Pendukungnya Gabung PDIP!

Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto mengatakan peristiwa pencatutan NIK KTP untuk mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun) merupakan pelanggaran sangat serius.-Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID - PDIP akui tak masalah jika PKS ataupun partai lainnya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada persoalan, boleh PKS dan partai lain masuk ke KIM," kata Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto pada Minggu 18 Agustus 2024.

Hanya saja, ia berharap para pendukung partai tersebut bisa bergabung ke partainya."Yang penting pendukungnya diharapkan bisa masuk ke PDI Perjuangan," ujar dia.

BACA JUGA:Profil dan Biodata Jessica Wongso Terpidana Kasus Kopi Sianida, Bebas Bersyarat Hari ini

BACA JUGA:Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet, PDIP: Gak Masalah, Momentum Bersih-bersih Lebih Awal

Sebelumnya, Nasdem, PPP dan Partai Perindo memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengumuman itu dilakukan di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada 15 Agustus 2024 lalu.

Ketua Perindo Angela Tanoesudibjo mengungkapkan alasan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Beberkan Rangkaian Agenda Jessica Wongso Terpidana Kasus Pembunuhan Mirna yang Bebas Bersyarat Hari Ini

BACA JUGA:Gerakan Pembawa Baki Bendera Upacara HUT ke-79 RI di IKN Diganyang Warganet: Abal-abal Paskibrakanya

Menurutnya, hal itu sebagai bukti Perindo ingin berkontribusi lebih baik kepada negara.

Menurutnya, hal itu hanya bisa dilakukan jika berada di pemerintahan.

"Tentunya ini merupakan salah satu bentuk memang, kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus mendukung pemerintahan. Karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, kita harus bergabung dengan pemerintah," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: