Kemenkes Sambut Baik Pembentukan Badan Gizi Nasional
![Kemenkes Sambut Baik Pembentukan Badan Gizi Nasional](https://cms.disway.id/uploads/d1d330e30381cf5e6bfadbe5a695d06c.png)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid-Tangkapan layar-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Kesehatan menyambut baik pembentukan Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 pada 15 Agustus 2024.
Sejalan dengan itu, Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada Senin, 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta.
BACA JUGA:Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional Tingkatkan Status Gizi Indonesia
BACA JUGA:Ilmuwan Senior ITB Beberkan Poin Penting, Pembentukan Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional bertugas mengenai pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah.
Salah satu program yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional ini adalah Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Dengan adanya lembaga ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan gizi nasional, termasuk stunting.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menjelaskan, permasalahan stunting bukan hanya masalah kesehatan yang bisa ditanggulangi dengan intervensi spesifik.
"Karena permasalahan stunting adalah bukan hanya masalah kesehatan, dan kita tahu intervensi spesifik itu terkait kesehatan, tetapi ada intervensi sensitif yang peranannya 70% untuk penanganan stunting," terang Nadia ketika dihubungi, Selasa, 20 Agustus 2024.
BACA JUGA:Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional 2 Bulan Jelang Lengser, Begini Respon GAPMMI
BACA JUGA:Jelang 65 Hari Pemerintahannya Berakhir, Jokowi Lantik Kepala BPOM dan Badan Gizi Nasional
Sebagai informasi, intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
Sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
Sementara itu, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memuat peran Kementerian Kesehatan dalam Strategi Nasional Percepatan Stunting sebagian besar adalah melakukan intervensi spesifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: