Gelar Diskusi Publik Soal Kebijakan Pelaksanaan Haji, Tokoh Masyarakat Ingin Pansus Haji Bisa Objektif

JAKARTA, DISWAY.ID - Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Ciputat Tangerang Selatan telah mengadakan diskusi publik untuk membahas arah kebijakan pelaksanaan ibadah haji di masa depan. Acara tersebut diadakan di Restoran Ayam Panggang Situ Gintung pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, menyoroti dua aspek utama dalam kebijakan haji ke depan: penerapan teknologi dan standar ketat dalam perekrutan pembimbing haji.

Zaenal menjelaskan bahwa penerapan teknologi dan standar ketat sangat penting untuk memastikan bahwa para pembimbing haji tidak hanya kompeten tetapi juga mampu memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ajaran agama.

“Mendengarkan umpan balik dari jemaah mengenai pengalaman mereka dengan pembimbing merupakan langkah krusial untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan haji ke depan,” ujar Zaenal.

BACA JUGA:SIG Ciptakan Peluang Pertumbuhan Melalui Produk Ramah Lingkungan

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas Panitia Khusus (Pansus) agar fokus pada perbaikan pelaksanaan haji tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik.

"Pansus diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan pelaksanaan haji sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Perbaikan regulasi harus menjadi fokus utama Pansus agar rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan ibadah haji,” tambahnya.

Pelaksanaan haji tahun 2024 diakui sebagai prestasi Kementerian Agama karena berhasil membawa jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. “Meskipun mendapat berbagai tanggapan positif dan negatif, ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam," tutur Zaenal.

Forum diskusi ini diselenggarakan bersama oleh beberapa organisasi, seperti Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98, Gerakan Pemuda Jakarta, dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Tangerang Selatan.

BACA JUGA:10 Rekomendasi Film Bioskop Bulan September 2024, Didominasi Genre Horor

Sementara itu, Dr. Ahmad Rivai, Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Labbaik Ciputat, turut memberikan apresiasi atas upaya Kementerian Agama terkait pelaksanaan haji tahun 2024. Menurutnya, kementerian telah menerima masukan dari ulama, jemaah, dan masyarakat serta berhasil mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.

"Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan. Sistem pelaksanaan ibadah haji semakin maju dan modern,” kata Dr. Rivai. Ia juga menyoroti bahwa terdapat banyak perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan, menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan sukses pada tahun ini.

Dr. Rivai juga menegaskan bahwa kebijakan kuota haji tahun 2024 sepenuhnya ditentukan oleh Arab Saudi. “Masalah kuota haji merupakan hasil kesepakatan antara Arab Saudi dan Kementerian Agama. Jadi, jika pansus menggunakan hal ini sebagai dasar, maka perlu dipertanyakan,” tandasnya.

Sumber: