DPR dan KPU Sepakat Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang
Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Bawaslu sepakat Pilkada akan diulang jika kotak kosong menang di sejumlah daerah -disway.id/anisha aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID -- Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Bawaslu sepakat Pilkada akan diulang jika kotak kosong menang di sejumlah daerah.
“Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari 1 (satu) pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)," Doli dalam Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024 dini hari.
Serta, lanjut Doli, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025.
BACA JUGA:BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 11-12 September 2024: Awas Wilayah Ini Terancam!
BACA JUGA:Terjadi Lonjakan Impor Polietilena Linear, KPPI Berlakukan Safeguard Measures kepada LLDPE
Doli mengatakan hasil ini belum kesimpulan akhir karena dinilai masih belum menyelesaikan beberapa tahapan pencalonan kepala daerah.
Salah satunya adalah pencalonan kepala daerah yang didaftarkan pada saat masa perpanjangan waktu bagi daerah yang hanya diisi oleh satu pasangan calon.
“Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,” ucapnya.
Selanjutnya, Doli menyebut Komisi II akan kembali membahas kesepakatan tersebut bersama dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DKPP pada 27 September 2024.
BACA JUGA:Kemenperin Resmi Buka Kelas Vokasi Pertamanya di Jepang
BACA JUGA:BPH Migas Rangkul Pemda Awasi Penyaluran BBM Subsidi Agar Tepat Sasaran
“Nanti kita akan bicara tentang kesimpulan pada saat apakah ini perlu dimasukkan dalam kesimpulan pada saat tanggal 27 di RDP atau tidak,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
