BPH Migas Rangkul Pemda Awasi Penyaluran BBM Subsidi Agar Tepat Sasaran

JAKARTA, DISWAY.ID -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengandeng Pemda untuk melakukan pengawasan BBM subdisi.

Salah satunya BPH Migas melakukan kerjasama dengan pemerintah Jawa Timur.

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, bahwasanya perjanjian kerja sama ini untuk memperkuat pengawasan terhadap BBM subsidi. 

BACA JUGA:Pendaftaran CPNS 2024 Resmi Ditutup, Kapan Pengumumannya?

BACA JUGA:DPR dan Pemerintah Sepakat Wantimpres Jadi Lembaga Negara, Pejabatnya Dilarang Rangkap Jabatan

"Pembinaan agar BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume sesuai kebutuhan,” terangnya dikutip Rabu 11 September 2024.

Wahyudi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas kerja sama ini, serta sebagai peluang untuk saling terlibat aktif dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada masyarakat dengan tata kelola yang lebih baik, mutakhir, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

“Dengan adanya PKS, Pemerintah Provinsi perlu dilibatkan dalam pengawasan. Terutama saat periode puncak Lebaran, Natal, dan tahun baru. Ada keterlibatan, khususnya di daerah wilayah destinasi wisata,” jelasnya.

Wahyudi menekankan, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengawasan terpadu atas pelaksanaan penyaluran BBM subsidi di Provinsi tersebut.

BACA JUGA:Baleg DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Wantimpres Dibawa ke Paripurna

BACA JUGA:Dorong Pertumbuhan Desa Wisata, Kemenparekraf Gelar Forum Pentahelix

“BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah, konsolidasi yang berkelanjutan, evaluasi berkelanjutan, dan sosialisasi bersama, agar layanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan dan distribusi JBT dan JBKP yang semakin tepat”, tegasnya.

PKS ini lanjut Wahyudi, juga hendaknya dapat segera diimplementasikan. Koordinasi baik yang terjalin selama ini juga terus ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar.

“Semoga PKS ini menjadi tolok ukur bagi BPH Migas yang mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Provinsi Jawa Timur, dalam penguatan pengawasan untuk perekonomian Jawa Timur yang semakin baik,” harapnya.

Sumber: