Walhi Curiga Jokowi Sudah Rencanakan Ekspor Pasir Laut Sejak Tahun Lalu, Gunakan Istilah Berbeda

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Perdagangan (Permendag) No 20 Tahun 2024 resmi membuka kran ekspor pasir laut dengan istilah sedimentasi.

Ekspor pasir laut tersebut dicurigai sudah direncanakan sejak tahun lalu, tetapi dengan istilah berbeda.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin menyoroti adanya rencana pembukaan kembali ekspor pasir laut oleh pemerintahan Jokowi setelah 20 tahun ditutup tersebut.

BACA JUGA:Jokowi Bantah Buka Lagi Izin Ekspor Pasir Laut: Itu Sedimen yang Ganggu Alur Jalannya Kapal

Kepada Disway, Parid mengungkapkan, rencana ekspor pasir laut sudah dikeluarkan Jokowi sejak tahun lalu, namun menggunakan istilah atau penggunaan bahasa yang berbeda.

"Kalau mau dilihat sebetulnya rencana ekspor pasir laut itu sudah dikeluarkan oleh Jokowi sejak tahun lalu. Dengan dikeluarkannya PP No 26 tahun 2023," katanya dikutip Rabu 18 September 2024.

"Nah hanya saja peraturan menteri perdagangan baru keluar tahun ini, Pemendag No 20 tahun 2024," tambah Parid.

Jadi, dikatakan Parid, Jokowi sudah lama mengagendakan membuka kembali ekspor pasir laut, hanya saja menggunakan istilah sendimentasi.

"Jadi dengan adanya PP itu sebetulnya pemerintah memang sudah merencanakan dan mengagendakan sejak awal ekspor pasir laut, hanya saja menggunakan bahasanya sendimentasi dan lainnya," tegas Parid.

Dari hasil kajian Walhi, Parid mengungkapkan, kebijakan Jokowi membuka ekspor pasir laut membuktikan kemunduran tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan.

BACA JUGA:Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir, Susi Pudjiastuti Pasang Emoji Menangis, Netizen: Ngeri

"Tentu dari hasil kajian Walhi, bahwasanya kebijakan ini menjelaskan dan membuktikan kemunduran tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di zamannya Jokowi 10 tahun berkuasa," imbuhnya.

Paird menambahkan bahwasanya Jokowi tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup, seperti yang selalu ia gaungkan di forum internasional.

"Ini menunjukan bahwa pemerintah Jokowi tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup, seperti yang sering ia pidatokan di forum internasional," tegasnya.

Sumber: