Mengupas Isi Disertasi Bahlil tentang Hilirisasi Nikel, Raih Gelar Doktor UI

Terakhir, kewajiban diversifikasi jangka panjang bagi investor guna memastikan keberlanjutan setelah cadangan mineral habis.

Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas dengan mandat dari Presiden untuk mengoordinasikan kebijakan hilirisasi, baik dengan pemerintah maupun pelaku usaha, serta mengusulkan penguatan tata kelola yang berorientasi pada hasil konkret, penerapan conditionalities, dan pendekatan yang iteratif dan eksperimental.

“Saya berharap temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau pemangku kepentingan lain di Indonesia yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mereformulasi kebijakan hilirisasi nikel dan memperkuat kelembagaan serta tata kelola untuk mendukung hilirisasi industri sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

BACA JUGA:Bahlil Lulus S3 di UI Hanya 1,5 Tahun Diungkap Faktanya, Resmi Raih Gelar Doktor dengan Pujian Cumlaude

Sidang tersebut diketuai oleh Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A., dengan Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. sebagai promotor, serta Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., dan Athor Subroto, Ph.D sebagai ko-promotor. Tim penguji terdiri dari para ahli seperti Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Turut hadir pada sidang tersebut sejumlah pejabat tinggi, akademisi, dan tokoh industri yang memberikan apresiasi atas pencapaian Bahlil dalam menempuh pendidikan doktor di SKSG UI. Beberapa di antaranya adalah Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin; Wakil Presiden RI Periode 2004–2009 dan 2014–2019, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, H. Ahmad Muzani, S.Sos.; Wakil Ketua MPR, Drs. H. Kahar Muzakir dan Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.; Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Sultan Baktiar Najamudin, S.Sos., M.Si.; Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.; dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Sumber: