Rencana Pemerintah Bangun Rumah Sakit di Daerah Terpencil, PB IDI: Harus Diiringi Sistem Rujukan

Rencana Pemerintah Bangun Rumah Sakit di Daerah Terpencil, PB IDI: Harus Diiringi Sistem Rujukan

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M Adib Khumaidi memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemerintah membangun rumah sakit di daerah terpencil -Disway.id/Annisa Zahro-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah memiliki rencana untuk memperbanyak pembangunan rumah sakit (RS), di daerah, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Terkait hal ini, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M Adib Khumaidi memberikan sejumlah catatan.

BACA JUGA:Cari Informasi Kesehatan di Medsos, IDI Minta Masyarakat Cek Sumber yang Resmi dari Dokter

BACA JUGA:Terawan Ditunjuk Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo, Ini Respons IDI

Dalam hal ini, layanan kesehatan bukan soal aksesibilitas, tetapi juga ekuitas atau kesamaan.

"Semua masyarakat Indonesia punya hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945," tandas Adib di Kantor PB IDI, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.

Ia melihat pemberian layanan kesehatan ini perlu memperhatikan ragam geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan demografis yang berbeda pula.

"Sehingga pendekatan di dalam infrastruktur kita harus punya karakter sendiri. Saya ambil contoh namanya di daerah kepulauan, maka yang paling penting tidak bicara infrastruktur rumah sakitnya saja, yang juga harus dibuat adalah sarana transportasi rujukan," ungkapnya.

BACA JUGA:Marak Depresi dan Bullying di Kalangan Dokter, PB IDI Dorong agar PPDS Dapat Insentif

BACA JUGA:Ketua PB IDI Buka Suara soal Isu Larangan Hijab Calon Dokter RS Medistra

Daerah kepulauan tentu memerlukan ambulans air atau rumah sakit terapung yang mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa harus jauh-jauh ke wilayah kota daratan.

Sarana-prasarana tersebut bukan hal asing karena sudah tersedia di beberapa lokasi, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya, sistem rujukan atau referral system yang perlu dikembangkan juga terkait sumber daya manusia (SDM), obat-obatan, alat kesehatan, serta peta pemerintahan dalam pengelolaan kesehatan.

Lebih lanjut, Adib menambahkan, perlunya juga meminta masukan dari para tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) yang berada di daerah-daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads