Hambatan Perkembangan Industri Otomotif Indonesia Dibongkar Pakar Ekonomi dan Hukum Persaingan Usaha

BACA JUGA:Arek Suroboyo, Alvin Lim Akan Gelar Pelatihan Kecerdasan Keuangan Bersama Quotient Fund

Dia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan bahwa persaingan yang adil tetap terjaga.

Dian menambahkan KPPU dan asosiasi pelaku usaha otomotif perlu segera bertindak secara proaktif untuk merumuskan regulasi khusus di sektor otomotif.

Cara ini dapat mendorong ekosistem persaingan usaha yang efektif dan sehat.

Relevansi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mendapat sorotan.

Menurutnya, diterapkannya perjanjian eksklusivitas pada industri otomotif telah melanggar UU 5/1999.

Meski telah diatur dalam undang-undang, acap kali ada mereka yang nakal.

Relasi kuasa antara ATPM dengan pengecer bisa menjadi celah mengakali UU 5/1999 tersebut. 

Dian pun menegaskan bahwa perjanjian eksklusivitas ini dilarang di Indonesia.

“Meskipun regulasi telah ada, penerapannya sering kali belum optimal. Industri ini membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mendukung iklim persaingan yang sehat,” kata Dian.

BACA JUGA:Jaksa Agung Tegaskan Pemberantasan Korupsi Dimulai Dari Sendiri

BACA JUGA:Gudang Logistik Dijaga Ketat TNI-Polri Jelang Pelaksanaan Pilkada di Kota Bekasi

Sementara itu, Guntur menyarankan agar kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan KPPU dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan investasi yang berkelanjutan di sektor otomotif.

Apalagi pada 2023 ada peningkatan ekspor untuk sektor otomotif sebesar 5,96% (yoy).

“Industri otomotif tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang di seluruh Indonesia,” ujarnya

Sumber: