Bawaslu Jamin Ruang Aman Bagi Perempuan, Deklarasi Kampanye Pemilihan Damai Bersama Kementerian PPPA dan KPU

Anggota KPU Iffa Rosita mengungkapkan setengah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan 2024 adalah perempuan.

Maka dari itu, dia menilai perempuan menjadi entitas yang sangat penting untuk menentukan arah Pemilihan 2024.

"Saya ingin perempuan menjadi garda terdepan mengawal sukses Pemilihan 2024. Perempuan, harus berani, harus kritis dan terbuka menyampaikan seluh kesah terkait tahapan Pemilihan 2024," kata dia.

BACA JUGA:Sukses Kembangkan Talenta Digital di Indonesia, Menaker Yassierli Berikan Apresiasi pada Huawei

BACA JUGA:Bagja Apresiasi Bawaslu Tangsel Luncurkan Kelurahan Peduli Pilkada

Sebagai informasi, hadir dan turut mendeklarasikan Pemilihan 2024 damai yakni Ketua dan Anggota Bawaslu; Rahmat Bagja, Lolly Suhenty,  Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Anggota KPU Iffa Rosita.

Sekjend Kementerian PPPA, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang (TPPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Desy Andriany, UN Women, Kalyanamitra, serta para pengawas pemilu.

Berikut isi deklarasi bersama "Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih #BersamaLawanDiskriminasi:

1. Mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai bagian penting dalam menjalankan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dapat berjalan aman, damai, berintegritas dan berkeadilan.

BACA JUGA:Daftar Jurusan Teknik dengan Gaji Tertinggi dan Terendah, Masa Depan Cerah

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Matematika Bukan Pelajaran yang Menakutkan, Gurunya Harus Dirindukan

2. Mengimbau seluruh institusi pelaksana mandat Pilkada dapat menjamin akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya tanpa terkecuali untuk mengakses, terlibat secara bermakna dan menikmati hak-hak sebagai warga negara baik dalam menggunakan hak pilih maupun dalam berperan aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada.

3. Mengimbau kepada semua pihak untuk memastikan seluruh proses Pilkada menjadi menjadi ruang yang aman dan kondusif dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender pada setiap tahapan Pilkada baik secara langsung maupun digital.

4. Mengimbau aparat penegak hukum dan institusi terkait menjamin dan menjalankan mandat secara adil tanpa pengecualian kepada pihak yang melanggar aturan dan ketentuan Pilkada termasuk tindakan kekerasan baik verbal, fisik, psikis dan seksual secara langsung maupun digital.

BACA JUGA:Dosen FIB Sri Margana dkk Bersih dari Plagiarisme Buku Peter Carey, Ini Penjelasan UGM

Sumber: