Perempuan Pembela HAM Makin Rentan Alami Kekerasan, Perubahan Situasi Politik dan Kepemimpinan Jadi Sorotan

BACA JUGA:Prihatin dengan Kondisi Agus Salim, Jusuf Hamka Optimis Kemensos Bisa Bereskan Kisruh Uang Donasi

Sebagai contoh, keterlibatan militer pada proyek Food Estate di Merauke, Papua berpotensi terjadi pelanggaran HAM serta kekerasan dan kesewenang-wenangan aparat di lapangan yang berhadapan dengan masyarakat sipil.

Lani Faan dari ELSHAM Papua menilai bahwa pendekatan militer yang begitu masif pun membuat masyarakat sipil takut.

"Kehadiran militer membungkam suara masyarakat untuk bersuara tentang ketidakadilan yang sedang terjadi di Maybrat dan bentuk kekerasan lain," ujar Lani saat memberikan testimoni.

Di sisi lain, Filipina juga melakukan kampanye dan operasi militer yang berkelanjutan di wilayah yang disinyalir dikuasai oleh teroris pada Duterte dan Marcos Jr.

Atas nama perang melawan teror, operasi dan serangan psikologis, baik fitnah, ancaman, pelecehan, dan menebar ketakutan dillakukan.

Termasuk juga menempatkan militer bersenjata dan disahkannya UU tindakan represif larangan unjuk rasa.

Bahkan, Durtete membentuk pasukan khusus dengan kewenangan untuk langsung membunuh warga yang diduga bagian dari jaringan narkoba, sehingga tanpa proses hukum, puluhan ribu orang dibunuh.

BACA JUGA:Berwenang Usut Kasus Korupsi yang Libatkan TNI dan Warga Sipil, KPK Akan Koordinasi dengan Menhan

"Ketika hak-haknya dilanggar, perempuan akan melakukan aksi, mereka akan mengekspresikannya melalui kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai. Namun aparat negara akan masuk dan menghalangi mereka untuk menunaikan hak sipil politiknya," ujar Prof.Nymia Pimentel, Philipines Alliance Human Rights Advocate.

Maka dari itu, masyarakat perlu untuk mendorong kebijakan yang berpihak dpada perempuan dan pembela HAM.

Pasalnya, sulit untuk mengharapkan pada pemerintahan yang memiliki agenda sendiri yang bersinggungan dengan kepentingan rakyatnya, atau bahkan bertentangan dengan kehendak rakyat.

Sumber: