Pemerintah Resmi Berikan Anggaran Tambahan untuk Kemenkop, Akan Disalurkan ke LPDB

Pemerintah Resmi Berikan Anggaran Tambahan untuk Kemenkop, Akan Disalurkan ke LPDB

Pemerintah Resmi Berikan Anggaran Tambahan untuk Kemenkop, Akan Disalurkan ke LPDB-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Indonesia dikabarkan telah resmi memberikan persetujuan pemberian anggaran tambahan sebesar Rp 10 triliun kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada tahun 2025 ini. 

Keputusan tersebut resmi diambil dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 3 Januari 2025.

BACA JUGA:Kejagung Tunggu Aduan dari Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Memvonis Harvey Moeis

BACA JUGA:Wahai Para Dosen, Anggaran Tukin 2025 Belum Ada

Dalam keterangannya, Menteri Koperasi Budi Arie menyatakan bahwa nantinya, anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut akan disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB)

"Jumlah Rp 10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir, yang saat ini jumlahnya sekitar Rp6,8 triliun," ujar Menkop Budi Arie dalam keterangan tertulis resminya pada Sabtu 4 Januari 2025.

Nantinya, dana tersebut juga akan dipakai untuk menjadi penggerak dalam sektor riil, terutama pada sektor koperasi dan permodalan. 

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 Tembus Rp33,5 Triliun untuk 25 Program Prioritas

BACA JUGA:KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Usai Jatuhkan Vonis Rendah Harvey Moeis dkk

Melanjutkan, Menkop Budi menambahkan bahwa pihak Kemenkop sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, untuk pengalokasian dana ini.

"Tambahan anggaran akan dialokasikan secara bergulir," ucapnya.

Selain itu, Menkop Budi juga turut menyampaikan bantahannya akan dugaan bahwa dana tambahan ini nantinya bukan untuk digunakan dalam mendukung jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini untuk menggerakkan sektor riil, bukan untuk program MBG, buat semua," tegas Menkop Budi.

Selain itu, Menkop Budi Arie juga mengatakan bahwa angka Rp 10 triliun tersebut bukan angka yang kecil, sehingga tanggung jawab besar. Untuk itu, ia meminta harus ada pengawasan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads