Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 Tembus Rp33,5 Triliun untuk 25 Program Prioritas

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 mendatang mendapatkan DIPA APBN 2025 sebesar Rp33,5 triliun.

"Kami sudah mendapatkan DIPA yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden yang anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Rp33,5 triliun, itu dari total anggaran pendidikan Rp724,2 triliun," ungkap Menteri Abdul Mu'ti dalam Taklimat Media di Jakarta, 31 Desember 2024.

Dengan anggaran tersebut, pihaknya telah menyiapkan berbagai program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung pembelajaran adaptif dan bermakna.

BACA JUGA:KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Usai Jatuhkan Vonis Rendah Harvey Moeis dkk

Kemudian ketersediaan layanan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, dan pengembangan talenta unggul.

"Sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, kami berusaha untuk melakukan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan," lanjutnya.

BACA JUGA:Viral Ormas Sebar Anggaran Perayaan Tahun Baru di Bekasi, Polisi Buka Suara

Selain itu juga peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan.

Lebih lanjut, Mu'ti memaparkan terdapat 25 program prioritas tahun 2025 yang akan dilaksanakannya, di antaranya sebagai berikut.

BACA JUGA:Cegah Pelanggaran, 215 Personel Polres Metro Jaksel Ikuti Apel Pengecekan Senpi dan Tes Urine

Rincian Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah

BOP Kesetaraan Reguler 939.835 siswa

BOSP Kinerja 51.439 satuan pendidikan

Program Revitalisasi pada 10.440 satuan pendidikan (rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran, dan satuan pendidikan baru) untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas, seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat.

Pendampingan Kurikulum, Pembelajaran, Karakter dan Mutu bagi 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, serta fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang.

Sumber: