Respon Santai Menteri Hukum Soal Kubu Agung Laksono Tak Terima Kepengurusan PMI di Bawah JK: Bikin Perkumpulan Lain Aja

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan dukungannya kepada PSSI -anisha aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID - Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum tanggapi santai soal soal kubu Agung Laksono tak terima pengesahan Kementerian Hukum terhadap kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) dibawah kepemimpinan Jusuf Kalla (JK).
Ia menjelaskan kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu keputusan.
"Biasalah dalam setiap keputusan pasti ada yang tidak puas," kata Supratman kepada Disway.id, Minggu, 22 Desember 2024.
BACA JUGA:PT MEG Tingalkan Kantor Camat Galang, Warga: Makin Cepat Makin Baik
BACA JUGA:MA Tolak Pengajuan Kasasi Sritex, Kemnaker Kawal Nasib 50 Ribu Buruh
Meski demikian, dia berharap semua pihak untuk menerimanya dan mengatakan apabila ingin bergabung dengan misi kemanusiaan bisa mendirikan perkumpulan lainnya dan tak harus melalui PMI.
"Namun demikian saya berharap kepada semua pihak, agar niat untuk melakukan kerja-kerja kemanusian tidak hanya lewat PMI. Akan tetapi bisa dengan cara mendirikan perkumpulan yang lain. Kalau memang tujuannya semata unutk tujuan kemanusian," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap PMI guna didaftarkan dalam layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
BACA JUGA:Lirik Lagu Tembak-Tembak Dor Dor Viral Dinyanyikan Ibu-Ibu, Nyeleneh tapi Bikin Ketagihan
BACA JUGA:Bareskrim Tangkap Bandar Narkoba DPO Kasus Pabrik Clandestine Lab di Bali
"Saat ini Kementrian Hukum lewat Dirjen AHU Sedang mengembangkan pendaftaran Perkumpulan yang melakukan layanan publik yang dalam dekat akan ada didaftar layanan SABH yang tidak bergabung dengan layanan perkumpulan Perdata," imbuhnya.
Menurut Supratman, pihaknya hanya melakukan verifikasi dengan melihat AD/ART PMI serta kehadiran peserta Munas yang benar-benar memenuhi syarat sebagai peserta.
"Kesimpulannya pemerintah melalui Kemkum memberikan pengakuan atas keabsahan kepengurusan PMI dibawa kepemimpinan H. Muhammad Yusuf Kalla," paparnya.
Ia berharap dalam seminggu kedepan upgade terkait layanan SABH untuk pendaftaran perkumpulan dengan layanan publik di Kemenkum dapat segera berjalan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: