Geledah Rumah Pribadi Sekjen PDIP Hasto, KPK Bantah Pengalihan Isu

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bantah soal tuduhan bahwa penggeledahan rumah pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjn) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bagian dari upaya pengalihan isu.

"Pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, mari kita biarkan itu berada di ruang publik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 7 Januari 2025.

BACA JUGA:Rumah Hasto di Bekasi Digeledah KPK, Dijaga Ketat Satgas Berbaret Merah!

BACA JUGA:Rumah Pribadi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi Digeledah KPK!

Tessa mengatakan, tak ada kata terlambat dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik. 

Hal ini dikarenakan, pencarian alat bukti dengan melakukan penggeledahan bergantung pada kebutuhan Penyidik KPK.

"Semua kegiatan penggeledahan dan penyitaan, itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi Penyidik lah yang memiliki penilaian," jelasnya.

BACA JUGA:Aliansi Pemuda Desak KPK Tangkap Hasto Kristiyanto, Jangan Tergoyahkan Oleh Pengaruh Politik!

BACA JUGA:KPK Benarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan

Tessa menyebut, pihaknya tidak akan melarang jika ada pihak-pihak yang berpikiran penggeledahan tersebut terlambat untuk dilakukan. Pasalnya, Penyidik KPK akan terus menjalankan tindakan secara profesional.

"Kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu (pengalihan isu). Dalam hal ini, Penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosesural dan proporsional," pungkasnya.

Sebelumnya, rumah pribadi milik Hasto Kristiyanto digeledah. Penggeledahan tersebut berkaitan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. 

Diketahui, rumah pribadi Hasto itu berlokasi di Jalan Graha Asri IV, Vila Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur.

BACA JUGA:Bentrok Dengan Persiapan HUT PDIP, Hasto Ajukan Jadwal ke KPK Setelah Tanggal 10 Januari

Sumber: