Rapat dengan KONI dan Kemenpora, Forum Lintas Pengprov Pelti Sepakat Gelar Munaslub

PP Pelti bahkan sampai memberhentikan Pengprov Jawa Barat (Jabar) dan menunjuk pejabat pelaksana yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pelti.

Pada tanggal 31 Desember 2024, telah diajukan Mosi Tidak Percaya yang berisi permintaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa PP Pelti.

Hal ini sesuai dengan ketentuan AD/ART PP Pelti yang menyebutkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dua pertiga Pengprov mengajukan permintaan tersebut.

BACA JUGA:Sambut Hari Sumpah Pemuda, Kemenpora Beri Penghargaan Pemuda di Berbagai Bidang

Apabila tidak ada jawaban sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Forum diperbolehkan menyelenggarakan Konferensi Nasional Luar Biasa yang independen pada tanggal 1 Februari 2025.

Tuduhan makar tersebut tidak berdasar karena Pasal 11 AD/ART Pelti secara tegas menyebutkan hak untuk mengkritik kebijakan dan membela diri jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PP Pelti telah melanggar ketentuan tersebut.

Pada saat yang sama, Taufan menyebutkan bahwa aspek utama yang membentuk dan menyelaraskan pandangan Forum Pengprov Pelti adalah pemahaman terhadap peraturan organisasi Pelti nomor lima.

Dalam Bab V, bagian 5.4b Pedoman Pemilihan dan Penyaringan Ketua Umum Pelti, disebutkan bahwa seorang kandidat untuk jabatan Ketua Umum tidak boleh memiliki hukuman pidana lebih dari dua tahun.

"Kita baru menyadari itu dan sepakat memperbaikinya," ujar dia.

BACA JUGA:Kemenpora Akan Audit Terkait Dugaan Penyelewengan Dana PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jika surat tidak percaya mereka diabaikan hingga 31 Januari 2025, Forum berhak menyelenggarakan Konferensi Nasional Luar Biasa pada 1 Februari 2025, dengan dukungan dua pertiga anggota Pengprov Pelti yang memenuhi kriteria yang diperlukan sebagaimana diuraikan dalam AD/ART.

Forum optimistis Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta KONI memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya Munas Luar Biasa ini sesuai dengan arahan konstitusi, guna menyelamatkan organisasi dan memastikan keberlanjutan perkembangan tenis di Indonesia.

"Dengan adanya rapat ini, Forum Komunikasi Lintas Pengprov Pelti berharap dapat membuka jalan untuk penyelesaian konflik dalam organisasi dan memastikan komunikasi yang lebih baik antara PP Pelti dan Pengprov di masa mendatang," harap Taufan.

 

Sumber: