Usai Ditutup KLH, Kuasa Hukum PT TRPN Minta Maaf atas Polemik Pagar Laut

BEKASI, DISWAY.ID - PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) meminta maaf pembangunan pagar laut di kawasan reklamasi perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi yang melanggar prosedur.

Permohonan maaf disampaikan kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, menyusul pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyatakan upaya reklamasi tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

BACA JUGA:Jalan Terjal Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Rebut Top Skor Liga Voli Korea, Megatron Bakal Kalahkan Kim Yeon-koung

BACA JUGA:Selama Bangun Pagar Laut di Bekasi, PT TRPN Akui Tak Kantongi Izin dari KKP

"Perusahaan meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, kepada siapa pun juga yang merasa tersakiti," jelas Deolipa di Bekasi pada Kamis, 30 Januari 2025.

Deolipa mengakui, inisiatif pembangunan areal reklamasi pagar laut berawal dari kliennya menyusul berdirinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paljaya.

Deolipa menjelaskan, pembangunan alur pelabuhan yang diawali dengan pemasangan pagar laut itu murni atas permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

"Ada inisiatif mungkin yang sifatnya dianggap menyalahi aturan ya. Memang kita melanggar, yaitu perusahaan atas permintaan Pemprov Jawa Barat meminta supaya dibikin alur laut," ungkap dia.

BACA JUGA:Kuasa Hukum PT TRPN: Nelayan yang Protes Pagar Laut Bukan Berasal dari Bekasi!

BACA JUGA:Kuasa Hukum PT TRPN: Nelayan yang Protes Pagar Laut Bukan Berasal dari Bekasi!

Deolipa juga menanggapi niat Kementerian Lingkungan Hidup untuk memanggil kliennya guna melakukan penyelidikan perihal dugaan masalah pidana dan perdata yang terkait dengan kasus ini.

Ia menegaskan, pihaknya akan bekerja sama jika Kementerian Lingkungan Hidup memanggil kliennya.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa kliennya bertindak tanpa niat yang merugikan saat membangun area reklamasi untuk pagar, meskipun baru-baru ini terdapat pengakuan pelanggaran.

"Jadi kami siap dipanggil, dugaan pidana, dugaan apa pun juga kami siap untuk dipanggil. Yang jelas, perusahaan tidak ada unsur niat jahat, yang ada unsur untuk membuat pelabuhan besar di Jawa Barat," tutup Deolipa.

Sumber: