Negara Diprediksi Defisit APBN hingga Rp 800 Triliun, Kelas Menengah Kembali Terancam

JAKARTA, DISWAY.ID - Besarnya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dikeluarkan untuk membiayai program-program ambisius Pemerintah, Ekonom serta Pengamat memperkirakan bahwa besaran defisit APBN diprediksi akan berjumlah sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun.

Defisit APBN diperkirakan akan melebar hingga 2,9 persen dari PDB atau sekitar Rp 800 triliun, dan jumlah tersebut tentunya tidak sedikit.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, untuk dapat menutupi defisit ini, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak, yang berarti target penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun harus tercapai. 

BACA JUGA:Tukin Dosen Era Nadiem Tak bisa Cair, Apa Solusi Kemdiktisaintek?

BACA JUGA:Anggota DPR Sebut Banyak Peluang Jika Program Makan Bergizi Gratis Diberlakukan di Papua

"Tantangan terbesar adalah bahwa target ini memerlukan kenaikan 13,29% dari tahun 2024, yang tampaknya sulit tercapai mengingat pertumbuhan ekonomi yang belum menunjukkan pemulihan signifikan," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Jumat 31 Januari 2025.

Selain itu, Achmad menambahkan, hal ini juga akan menjadi tantangan besar bagi masyarakat kelas menengah.

Pasalnya, dampak dari kebijakan ini akan terasa dalam bentuk peningkatan pajak penghasilan dan berbagai beban fiskal lainnya. 

Terlebih lagi pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak penghasilan hanya mencapai 93,2 persen dari target, menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai penerimaan pajak yang diharapkan.

Jika target pajak tetap tinggi, maka kelas menengah akan semakin terbebani oleh kebijakan fiskal yang kurang berpihak kepada mereka.

BACA JUGA:Kepala Daerah yang Menang Pilkada 2024 Bakal Dilantik di Jakarta, Begini Kata Tito

BACA JUGA:Pendaftaran OSN 2025 Kapan Dibuka? Siswa Wajib Tahu untuk Persiapan

"Jika tren ini berlanjut, maka pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain, yang kemungkinan besar akan berasal dari pajak dan pungutan lainnya. Dalam konteks ini, kelas menengah semakin menjadi korban dari kebijakan populis yang diusung oleh pemerintah," pungkas Achmad.

Selain itu dengan target pajak yang semakin tinggi, kelas menengah juga dipaksa untuk menanggung beban fiskal yang lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. 

Sumber: