Gas LPG 3 Kg Sulit Didapat, Ekonom Kritisi Dampak Aturan Baru Pemerintah

JAKARTA, DISWAY.ID -- Alasan Pemerintah untuk memberlakukan larangan kepada para pengecer menjual tabung gas LPG 3 Kg, dan mengalihkannya kepada pangkalan resmi sukses menuai kritik dan kekhawatiran dari para Ekonom dan Pengamat.

Bukan tanpa alasan, pasalnya pemerintah beralasan bahwa aturan baru ini dibuat untuk memastikan subsidi gas LPG 3 Kg tepat sasaran, dan tidak dinikmati oleh mereka yang mampu. 

Namun, alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru menyulitkan banyak orang dan menimbulkan polemik yang luas. 

BACA JUGA:Gas LPG 3 Kg Langka, Bahlil: Tak Bermaksud Menyulitkan Masyarakat

BACA JUGA:Dalih Bahlil Soal Kisruh Larangan Penjualan Gas LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer

“Dengan adanya pembatasan, mereka dipaksa untuk beralih ke LPG ukuran lebih besar yang harganya jauh lebih mahal. Kenaikan biaya rumah tangga ini akhirnya berdampak pada pengurangan pengeluaran di sektor lain,” ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 3 Februari 2025.

Di sisi lain, banyak usaha kecil yang juga mengalami kesulitan akibat kebijakan pelarangan pengecer menjual tabung gas LPG 3 Kg.

Warung makan, penjual gorengan, dan berbagai bisnis berbasis makanan yang selama ini bergantung pada gas LPG 3 kg kini harus menghadapi kemungkinan kenaikan biaya operasional yang signifikan. 

“Dengan adanya pembatasan, mereka dipaksa untuk beralih ke LPG ukuran lebih besar yang harganya jauh lebih mahal. Kenaikan biaya rumah tangga ini akhirnya berdampak pada pengurangan pengeluaran di sektor lain,” jelas Achmad.

BACA JUGA:Kepala BPOM Minta KPK Lakukan Pengawasan di Kantornya

BACA JUGA:Ombudsman RI Siap Turun Tangan jika Permasalahan LPG 3 Kg Berlarut-larut

“Ini bisa berdampak lebih jauh pada ekonomi nasional, karena daya beli masyarakat menurun akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka,” lanjutnya.

Menurut Achmad, subsidi gas LPG 3 Kg memang ditujukan untuk masyarakat miskin, tetapi implementasinya haruslah mempermudah, bukan justru mempersempit akses. 

“Pemerintah sebaiknya fokus pada pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar tepat sasaran, bukan dengan membatasi atau menyulitkan akses masyarakat terhadapnya,” pungkasnya.

Sumber: