Pemerintah Hentikan Sementara Bansos Beras, Ekonom Beberkan Dampaknya

JAKARTA, DISWAY.ID - Keputusan Pemerintah hentikan sementara Bansos beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 

Hal ini dinilai oleh Pengamat Ekonomi serta Pakar sebagai keputusan yang harus dilakukan dengan dengan sangat hati-hati. 

Pasalnya, penghentian sementara bansos beras juga dapat mengganggu kestabilan konsumsi rumah tangga, terutama bagi mereka yang bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 

"Jika dalam dua bulan ke depan harga beras terus naik dan bansos belum kembali disalurkan, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar," ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway,id pada Kamis 7 Februari 2025.

BACA JUGA:Liverpool vs Tottenham 4-0 Semifinal Piala Carabao, Gol Mohamed Salah dan Van Djik Bawa The Reds Raih Tiket Final

BACA JUGA:Liverpool vs Tottenham 4-0 Semifinal Piala Carabao, Gol Mohamed Salah dan Van Djik Bawa The Reds Raih Tiket Final

Menurut Achmad, jika dalam satu bulan ke depan harga beras mengalami kenaikan signifikan, maka pemerintah harus segera mengambil langkah korektif, baik dengan mempercepat penyaluran bansos kembali atau dengan melakukan intervensi pasar lainnya.

"Koordinasi antar instansi pemerintah dalam penyediaan data pertanian juga harus ditingkatkan. Perbedaan data antara Kementan, Kemendag, Bapanas, dan Bulog tidak boleh terus terjadi karena akan menyebabkan ketidakefektifan dalam pengambilan kebijakan pangan nasional," tambah Achmad.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan ini juga harus memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog tetap terkelola dengan baik, dan tidak mengalami pembusukan akibat kelebihan impor yang terjadi pada tahun sebelumnya.

BACA JUGA:Pakan eGibran

BACA JUGA:Jadwal Lengkap Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini 7 Februari 2025, Cek Lokasi Akurat!

"Jika pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas dalam mengelola stok beras ini, maka ada risiko besar bahwa beras yang telah diimpor dalam jumlah besar akan rusak sebelum dapat didistribusikan. Hal ini akan menjadi pemborosan anggaran negara sekaligus memperburuk kondisi pangan nasional," pungkas Achmad.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penghentian sementara bansos beras tidak menyebabkan akumulasi stok yang tidak termanfaatkan dengan baik," lanjutnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam rantai distribusi beras.

Sumber: