LBH Muhammadiyah Duga Kades Kohod Terima Uang Puluhan Miliar, Arsin Kerja Sama dengan Pejabat BPN Sejak 2020

"Jadi karena Desa Kohod sudah keluar HGB dan SHM yang 180 bidang, maka ke-16 kepala desa yang lain mengajukan hal yang sama ke BPN Kabupaten Tangerang," sambungnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Arsin, Yunihar mengakui jika kliennya kurang ilmu pengetahuan yang akhirnya menuruti untuk menandatangani Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Laut Tangerang.

Ia menjelaskan saat kejadian, Arsin didatangi dua orang yang menawarkan jasa terkait tanah-tanah tersebut. Kedua orang itu berinisial SP dan C.

"Mereka berdua itu adalah pengurus boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah warga seolah olah menguasakan kepada pihak tersebut untuk melakukan proses pengurusan sertifkat bisa dibilang seperti itu," ujar Yunihar.

BACA JUGA:Ikut Retreat Magelang, Dedi Mulyadi Bersama Bupati-Wali Kota Jawa Barat Carter Pesawat TNI AU

BACA JUGA:Geger Beasiswa Dokter Disetop, Menkes Budi Gunadi Sebut Ada Miskomunikasi

"Adapun yang terjadi hari ini disebabkan minimnya, kurangnya pengetahuan beliau terhadap produk perizinan produk hukum kemudian tadi," lanjutnya.

Seperti diketahui ada 263 sertifikat yang terbit dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip.

Berdasarkan pengakuan Arsin, dia didesak oleh dua orang (pihak ketiga) itu untuk menandatangani ratusan sertifikat tersebut.

"Karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani, kira-kira seperti itu," tukasnya.

Sumber: