Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, NU dan Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah soal Luka Sejarah Bangsa

JAKARTA, DISWAY.ID -- Rencana pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Kedua ormas tersebut menilai Soeharto belum layak mendapatkan gelar tersebut, karena rekam jejaknya selama berkuasa masih menyisakan banyak catatan kontroversial.

NU dan Muhammadiyah menilai Soeharto belum pantas mendapat gelar pahlawan karena rekam jejaknya selama berkuasa.

BACA JUGA:Penampakan Lindsay Sandiford, Terpidana Narkoba Lolos dari Hukuman Mati di Indonesia, Resmi Dipulangkan ke Inggris

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Usulkan Seluruh Mantan Presiden RI Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Usman Hamid, menegaskan bahwa seorang pahlawan nasional harus memiliki keberanian moral dan memegang nilai-nilai kebenaran hingga akhir hayatnya.

"Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis 6 November 2025.

Usman juga menyinggung status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir hayatnya.

"Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani berkorban demi kepentingan orang lain, bukan yang memiliki catatan pelanggaran moral.

BACA JUGA:BGN Laporkan Kasus Hilangnya Dana Operasional SPPG ke Mabes Polri

BACA JUGA:14.403 SPPG Siap Beroperasi, BGN Lakukan Verifikasi Berlapis

"Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah," pungkas Usman.

Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), juga menyatakan keberatan atas rencana pemberian gelar tersebut.

Sumber: