Nusron Rapat dengan Kementerian PU, Singgung 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jumat, 21 Maret 2025.

Dalam rapat yang mengundang Pemerintah Provinsi Banten itu, Menteri ATR, Nusron Wahid, menyebut masih banyak pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

BACA JUGA:Nusron Wahid Ungkap Penyebab Ganti Rugi Tanah Almarhum Mat Solar Belum Lunasi Terkait Proyek Tol Cinere-Serpong

BACA JUGA:Serahkan 965 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Semarang, Menteri Nusron: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial

"Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ternyata ada pelanggaran tata ruang," ujarnya kepada awak media, Jumat.

Nusron menyampaikan, jumlah pelanggaran itu banyak sekali. Sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir.

Nusron menjelaskan, pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.

"Tahun ini kita targetkan penanganannya sudah sudah selesai. Buat yang sudah membangun tidak punya alas hak, kita akan lakukan pendekatan kemanusiaan," urainya.

BACA JUGA:Kabar Pembatalan Cabut SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang Dibantah Nusron: Kita Tetap Konsisten

"Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak prudent tidak proper, tidak compliant, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya," sambung Nusron.

Namun, lanjut Nusron, jika sertipikatnya solid, maka pihaknya  akan melakukan tahapan Pengadaan Tanah,.

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat.

Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.

BACA JUGA:Menteri Nusron Sentil Tren #KaburAjaDulu: Kurang Cinta Tanah Air!

Sumber: