Polemik Makin Panas! BEM SI Sebut Pemerintah Coba Normalisasi Militerisme saat TNI Masuk Kampus

JAKARTA, DISWAY.ID – Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menolak normalisasi militerisme di lingkungan akademik.

Menurut Herianto, kehadiran militer di kampus berpotensi menekan ruang kritis mahasiswa dan membatasi kebebasan berpikir.

Ia menyebut langkah ini tidak relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan justru menciptakan iklim ketakutan.

BACA JUGA:Dosen PTN-BH dan PTN-BLU Remunerasi Tak Dapat Tukin, Begini Kata Mendiktisaintek Brian

"Ketika militer masuk kampus, yang terancam bukan hanya mahasiswa, tapi juga masa depan pendidikan kritis dan demokratis di Indonesia," ujarnya, Kamis 24 April 2025.

Isu ini muncul setelah pengesahan revisi UU TNI yang memperluas peran militer di ranah sipil.

Herianto menyatakan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk diskusi dan ekspresi, bukan tempat intervensi kekuasaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan kampus bukan untuk membungkam mahasiswa, melainkan dalam konteks kolaborasi riset dan inovasi teknologi.

BACA JUGA:Sanksi Disertasi Bahlil, Mendiktisaintek Brian: UI Sudah Lakukan Pertimbangan Matang

"Kampus adalah ruang terbuka. Banyak kebutuhan teknologi, terutama di bidang pertahanan, yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI," ujar Brian di Jakarta, Rabu 23 April 2025.

Ia menambahkan bahwa selama ini kolaborasi seperti itu telah berjalan dengan berbagai pihak, tidak hanya militer, tetapi juga industri dan kalangan profesional.

BACA JUGA:Hari Pertama Bertugas Sebagai Mendiktisaintek, Brian Yuliarto Umumkan Tak Ada Kenaikan UKT

Tujuannya, menurut Brian, adalah memperluas solusi riset dan mempercepat lahirnya inovasi nasional.

Namun bagi sebagian mahasiswa, kehadiran militer tetap menjadi isu sensitif. BEM SI menyerukan agar pemerintah memastikan tidak ada upaya membungkam suara kritis di kampus dengan dalih kolaborasi.

Sumber: