Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Penggunaan Privet Jet KPU ke KPK

JAKARTA, DISWAY.ID -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Trasnsparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia dan Trend Asia melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan private jet di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun anggaran 2024.

“Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan penyalahgunaan private jet KPU yang dilakukan pada tahun 2024 kemarin. Laporan kami sudah diterima dan tinggal menunggu tindak lanjut dari (bagian) Pengaduan KPK,” ujar Agus Sarwono dari TI Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025.

Dalam hal ini, Agus menjelaskan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan tiga hal.

BACA JUGA:Kebohongan Yakup Hasibuan Dikuliti Rismon Sianipar: Ijazah Jokowi Ditampilkan di Acara Reuni UGM Punya Siapa?

BACA JUGA:Perkara Dugaan Korupsi Investasi Taspen Rugikan Negara Rp1 Triliun Segera Dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum

Pertama, dari aspek pengadaan barang atau jasa (procurement).

Sejak tahapan perencanaan, Agus menjelaskan bahwa pengadaan sewa private jet sudah bermasalah.

Kemudian, untuk pemilihan penyedia melalui e-katalog/ e-purchasing sangat tertutup dan dicurigai sebagai pintu masuk terjadinya praktik suap.

Agus mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipilih oleh KPU masih tergolong baru, yang dibentuk pada tahun 2022 tidak pengalaman sebagai penyedia, memenangkan tender, dan tergolong sebagai perusahaan skala kecil.

"Di proses pengadaannya kami melihat ada hal yang sangat janggal, salah satunya adalah nilai kontrak itu melebihi dari pagu," jelas Agus.

BACA JUGA:Hyeri Gelar Fan Meeting di Jakarta 9 Agustus 2025

BACA JUGA:BPOM Gerak Cepat Atas Penarikan 4 Produk oleh SFA yang Mengandung Zat Terlarang, Ini Hasil Temuannya

Lalu, lewat penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah )LKPP), ditemukan nama paket pengadaan 'Belanja Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik' dengan kode 3276949 senilai Rp46.195.659.000.

Untuk uraian pekerjaan dari paket pengadaan itu berbunyi 'Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024'.

Sumber: