Ombudsman RI Temukan Calo Yayasan Gentayangi Program MBG, Desak Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ombudsman RI menemukan salah satu persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di mana pihaknya menilai program MBG ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai.

Akibatnya, permasalahan anggaran ini masih berjalan hingga kini, padahal seharusnya sudah tuntas pada Desember 2024 lalu.

BACA JUGA:#KurbanSengaruhItu Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Berkurban ke Pelosok Negeri

BACA JUGA:Link dan Cara Daftar Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026, Wajib Tercatat di DTSEN

"BGN intinya di lapangan itu satu pemilik, antara yayasan dengan pemilik dapur (SPPG), itu asumsi saya. Ternyata, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," cetus anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika pada konferensi pers usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, 14 Mei 2025.

Langkah yang diambil untuk mencegah calo mengatasnamakan yayasan ini, BGN mengupayakan permudah proses pendaftaran yayasan oleh Kementerian Hukum.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini, BGN sudah meminta Kemenkum untuk mempermudah proses yayasan, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengawasi penganggaran operasional di masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

BACA JUGA:Kuliah Gratis di IPB? Jalur Beasiswa BUD Dibuka Lagi, Daftarnya Cuma Sampai Juni 2025!

BACA JUGA:Personel Kepolisian Sisir Bandara Soetta, Cegah Aksi Premanisme dalam Operasi Berantas Jaya 2025

"Ombudsman melihat bahwa yang ad-cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah disusun oleh BGN," tandasnya.

 

 

Sumber: