Dinilai Tak Becus Kelola Parkir, Komisi C DPRD Jakarta Sarankan UPT Parkir Dilelang ke Swasta

Sementara, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth yang biasa akrab di sapa Kent akan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta jika masih tidak bisa mengelola pemungutan retribusi pendapatan tarif parkir dengan baik.

"Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin saja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang mengelola," ujar Kent.

Menurut Kent, Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan pihak swasta dalam menata parkir liar menjadi parkir resmi yang retribusinya bisa diterima langsung oleh Badan Pendapatan Daerah dengan nilai yang optimal dan Kent juga menekankan, Jakarta yang diproyeksikan menjadi kota global membutuhkan pemasukan daerah cukup besar.

BACA JUGA:Dishub Siapkan Transportasi Lanjutan di 7 Terminal Jakarta untuk Pemudik Balik Lebaran

Sejatinya, jika dikelola dengan baik, pungutan retribusi parkir di gedung maupun jalan bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.                  

"Nanti kan masuk ke ranah Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda yang ngontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on-street. Kalau off-street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu nantinya kalau parkir on-street maupun off-street pihak swasta yang mengelola, jadi bisa di alihkan ke Bapenda semua, supaya ke depannya gak terjadi kebocoran pendapatan daerah lagi terkait sumber pendapatan retribusi parkir ini," tutup Kent.

Sumber: