Buntut Kasus Pemalakan Proyek di Banten, Anindya Bakrie Himbau Semua Pihak Jaga Iklim Investasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa kasus pemalakan di Banten perlu dilihat secara utuh dalam konteks upaya pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

Menurutnya, jika kasus tersebut hanya dilihat secara parsial, maka hal tersebut dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia serta perekonomian lokal.

BACA JUGA:Komdigi Luncurkan Regulasi Layanan Pos Komersial, Kadin Berikan Respon Positif

BACA JUGA:Ketua Kadin Cilegon Jadi Tersangka Dugaan Kasus Pemalakan, Anindya Bakrie: Kami Hormati Proses Hukum!

“Karena itu, masalah pokok perlu juga diperhatikan dan diselesaikan. Pembangunan ekonomi perlu melibatkan semua pihak, termasuk pelaku ekonomi lokal sesuai semangat Indonesia Incorporated yang digaungkan Presiden RI,” jelas Anindya kepada Disway di Jakarta, pada Senin 19 Mei 2025.

Melanjutkan, Anindya juga menambahkan bahwa Kadin akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pemalakan dan berbagai tindakan yang menghambat investasi.

“Langkah hukum yang ditempuh Polda Banten untuk membawa anggota Kadin ke pengadilan didukung penuh oleh Kadin Indonesia sambil mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah,” tegas Anindya.

BACA JUGA:Status Sebagai Negara Nonblok, Kadin Optimis Indonesia Jadi Penyeimbang China-AS

BACA JUGA:Anindya Bakrie Soal Kasus Pemalakan Kadin Cilegon: Kami Hormati Proses Hukumnya

“Kadin akan mencermati proses hukum hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini adalah wujud ketegasan Kadin dalam menjaga marwah organisasi yang merupakan mitra pemerintah,” tambahnya.

Selama ini, premanisme mengatasnamakan ormas tertentu menjadi salah satu penghambat investasi, asing maupun domestik. 

Kadin mengimbau aparat Kepolisian untuk bertindak tegas, dan tidak membiarkan adanya kesan seakan ada ormas tertentu yang dilindungi aparat Kepolisian dan TNI.

Namun, Kadin juga mengingatkan agar faktor yang menjadi pemicu aksi yang tidak menyenangkan harus diperhatikan oleh semua pelaku usaha dan penyelenggara negara.

Sumber: