Perkuat Pertahanan Ekonomi, Kadin Ungkap Strategi Kunci 2025
Salah satu dari strategi tersebut adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2025 -Disway/Bianca Chairunisa-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Dalam usahanya untuk memperkuat pertahanan di bidang ekonomi dan politik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus berupaya untuk menjalankan sejumlah strategi politik untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
Salah satu dari strategi tersebut adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2025 yang mengusung tema “Strategi Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Global, pada Kamis 20 November 2025.
BACA JUGA:BPBD DKI Sabet Penghargaan Kanaka Bhumandala Award 2025 Kategori Inovasi Informasi Geospasial
BACA JUGA:Street Crime Makin Parah, Dua Pemotor Jadi Korban Penyiraman Air Keras di Pamulang
Dalam agenda rapat yang diselenggarakan di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyatakan bahwa salah satu gebrakan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah rencana penuntasan atau pengesahan perubahan Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987.
“Intinya adalah dari bidang politik, Kadin di bidang kami sudah menyiapkan roadmap untuk penuntasan atau pengesahan perubahan Undang-Undang KADIN nomor 1 tahun 1987. Jadi, Undang-Undang (UU) yang baru untuk penguatan Kadin sebagai mitra pemerintah,” tutur Soesatyo kepada Disway dan awak media lainnya.
Dalam hal ini, Soesatyo menjelaskan bahwa urgensi pengesahan UU ini sendiri dilakukan untuk memperkuat posisi Kadin Indonesia sebagai mitra Pemerintah.
BACA JUGA:RUU Polri Bahas Usia Pensiun, DPR Sebut Aturan Mirip dengan TNI dan Kejaksaan
“Sebagaimana kita ketahui, sebelum reformasi posisi Kadin sebagai mitra pemerintah sangat kuat, kan selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Namun sejak reformasi kesini, tampaknya Kadin makin menjauh, tidak selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan pusat dan sektor ekonomi,” jelas Soesatyo.
“Untuk itu, kita ingin mempersiapkan Kadin kembali menjadi mitra salah satu selisih pemerintah. Itu di bidang politik, sambil kita juga mencermati berbagai isu-isu yang berkembang dari dunia terhadap perubahan-perubahan ekonomi dunia, maupun terhadap isu-isu domestik dan lokal,” sambungnya.
Di sisi lain, Soesatyo juga turut menambahkan bahwa Kadin Indonesia terus mengkritisi sejumlah hal yang dinilai merugikan masyarakat, contohnya seperti penipuan atau scam yang menimpa sejumlah nasabah bank, hingga beberapa kebijakan yang tidak pro dunia usaha.
BACA JUGA:KPK Serahkan Rp 883 Miliar Barang Rampasan Negara ke PT Taspen Persero
BACA JUGA:Transjakarta Tambah Armada Bantu Mobilitas Warga Usai Pohon Tumbang Ganggu MRT Jakarta
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: